Smart Kampung ala Banyuwangi, Kantor Desa Buka Tanpa Hari Libur

TRIBUNNEWS.COM, BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas terus menggeber program ”Smart Kampung”. Sejak diluncurkan Mei 2016 silam oleh Menkominfo Rudiantara, saat ini sudah 133 desa teraliri internet berbasis serat optik (fiber optic).

”Alhamdulillah, inovasi pelayanan pun semakin beragam. Ada kantor desa buka malam hari, ada yang buka Sabtu-Minggu. Antar desa berkompetisi memberikan yang terbaik bagi warganya,” ujar Anas.

Salah satunya Desa Karang Bendo, Kecamatan Rogojampi, yang memberikan layanan tanpa hari libur. Hari Minggu (3/12/2017) kemarin misalnya, tampak kantor desa ramai aktivitas warga. Salah seorang warga, Achmad Ikbal, datang mengurus surat domisili usaha. Ikbal mengurus surat pada hari Minggu, karena di hari-hari kerja, dia sibuk mengurus usaha yang dimilikinya.

Hanya dalam hitungan menit, surat yang dibutuhkan Ikbal pun terbit. ”Pelayanan ini sangat baik dan bermanfaat bagi warga,” ujar Ikbal.

Bupati Anas mengatakan, desa menjadi ujung tombak pelayanan. Desa dan kepala desa jangan hanya dijadikan sorotan terkait besarnya dana desa dari pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, tapi juga harus diberdayakan dan dipercaya. Smart Kampung memberi instrumen bagi pemerintah desa untuk berinovasi melayani warga, sekaligus dari sisi akuntabilitas cukup bagus karena ada e-village budgeting

”Saya sengaja datang melihat langsung bagaimana perkembangan Smart Kampung. Karena dulu di wilayah desa ini pelayanan desanya masih tertinggal. Ternyata perkembangannya menggembirakan, baik dari sisi pelayanan publik maupun konsep desa sebagai sentra aktivitas publik. Ini sekaligus menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi, salah satunya membangun dari pinggiran, termasuk dari desa,” kata Anas.

Anas menjelaskan, ”Smart Kampung” adalah program pengembangan desa dari berbagai sektor dengan bantuan teknologi informasi (TI). ”Jadi ada tujuh kriteria ”Smart Kampung”, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua itu ditopang TI,” jelas Anas.

Salah satu wujud nyata ”Smart Kampung” adalah ”jalan tol” bagi warga kurang mampu saat mengurus Surat Pernyataan Miskin (SPM) untuk akses pelayanan kesehatan secara total.

”Dulu, pengurusan surat ini sampai tingkat kabupaten. Dengan Smart Kampung, cukup di level desa. Jadi datanya yang jalan, bukan orangnya. Proses yang dulu memakan waktu berhari-hari, kini lebih singkat hanya beberapa jam saja. Juga banyak surat-surat lain yang cukup selesai di desa dan maksimal di kecamatan,” papar Anas.

Selain itu, kantor-kantor desa menjadi pusat beragam aktivitas publik, mulai dari kesenian hingga pendidikan. ”Termasuk kursus bahasa asing berbasis desa juga digelar di kantor-kantor desa,” kata Anas.