TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG - Materi ujian akhir semester di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Jombang dipersoalkan banyak orang. 

Pasalnya, di lembar soal tersebut terdapat konten khilafah dan jihad. 

Salah satu yang mempersoalkan hal ini adalah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jombang.

ISNU menyesalkan masuknya konten khilafah tersebut.

ISNU menilai sebagai upaya pihak tertentu untuk tetap memperjuangkan sistem khilafah.

“Kami menerima banyak pengaduan masyarakat yang mengeluhkan materi UAS MAN yang diujikan 5 Desember kemarin,” kata Ketua PC ISNU Jombang Hanan Majdy (Gus Hanan) kepada Surya, Rabu (6/12/2017).

Dari penelusuran ISNU, kata Gus Hanan, dari total 50 soal, 10 diantaranya mengenai khilafah.

“Ini bisa menimbulkan masalah baru,” kata Gus Hanan.

Selain soal khilafah, materi ujian juga mengenai majelis syura dalam Islam serta jihad.

Menurutnya, materi UAS soal khilafah jelas-jelas bersumber dari kurikulum. Dengan demikian, para murid dipastikan akan diajarkan sistem pemerintahan khilafah, termasuk aturan-aturan terkait pemerintahan khilafah.

“Akibatnya, langsung ataupun tidak langsung bisa mengancam keutuhan NKRI. Apalagi jika tidak diajarkan secara utuh. Siswa sepenggal-sepenggal memahami khilafah, dan siswa gampang terpengaruh jika bersentuhan dengan kalangan yang memperjuangkan sistem khilafah,” kata Gus Hanan.

Yang juga disayangkan ISNU, mengapa memilih ‘fiqih siyasah’ yang diangkat dalam materi ujian tersebut. Padahal belum mendesak, karena masih banyak fiqih yang seharusnya lebih diutamakan.

“Dengan kejadian ini, ISNU isnu akan melakukan kajian khusus bersama tim ahli pendidikan dan ahli agama terhadap materi khilafah,” pungkas Gus Hanan.

Maksum, guru mata pelajaran fiqih pada MAN Tambakberas, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang Kota membenarkan masuknya materi khilafah dalam UAS MAN Kelas XII kali ini.

Namun menurutnya, khilafah yang dimaksud adalah khilafah yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini.

“Sehingga pemerintah Indonesia tidak menyalahi sistem pemerintahan dalam Islam,” katanya.

Maksum yang juga anggota Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fiqih ini mengakui, semula sejumlah guru sempat mengajukan pertanyaan, mengapa khilafah dimasukkan.

“Namun namun setelah diberi pengertian, para guru bisa memahami,” katanya.