Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Kelembagaan dan Markas Polda Kalimantan Utara kemungkinan tak lama lagi direalisasikan. Sinyalemen ini dikuatkan seiring kunjungan Kapolri Jenderal Tito Karvian ke Tanjung Selor, Jumat (15/12/2017) besok.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menginkonfirmasi, Kapolri akan berkunjung ke lokasi pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor di Desa Gunung Seriang, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Namun pemprov kata Irianto, terlebih dahulu akan memaparkan setiap tahapan dan persiapan realisasi Kota Baru Mandiri tersebut. Pemaparan itu akan disampaikan Irianto kepada Kapolri di Kantor Gubernur.

“Kita ada paparan dulu, baru kunjungan ke lokasi,” kata Irianto kepada Tribun, Kamis (14/12/2017).

Mantan Sekprov Kalimantan Timur itu berharap kunjungan Kapolri membawa kejelasan pembangunan Mapolda Kalimantan Utara termasuk pembentukan struktur kelembagannya.

Sebagaimana diketahui, beberapa kali utusan Kapolri datang ke Tanjung Selor melihat lokasi pembangunan Mapolda Kalimantan Utara di kawasan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, sekaligus meninjau Mapolda sementara di Kilometer 9 Desa Bumi Rahayu, Tanjung Selor.

“Sambil menunggu pembangunan Mapolda di kawasan Kota Baru Mandiri, Polda akan menempati sementara di Kantor DPRD Bulungan yang baru selesai dibangun itu di kilometer 9,” ujarnya.

Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin lanjutnya sudah siap menggeser personel ke Tanjung Selor untuk mengisi masa transisi Polda Kalimantan Utara. Mabes Polri informasinya juga sudah menyiapkan dana besar untuk membangun Mapolda Kalimantan Utara.

“Mabes Polri sudah siapkan anggaran Rp 73 miliar untuk membangun Mapolda. Tinggal hibah tanah saja yang belum,” katanya.

Pemprov Kalimantan Utara akan mengibahkan lahan yang telah dibebaskan nanti, kepada instansi vertikal yang akan bermarkas di Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, seperti Polda Kalimantan Utara.

Irianto berharap pula, Kapolri segera menetapkan klasifikasi Polda Kalimantan Utara, apakah I Bintang atau II Bintang.

“Itu tergantung kebijakan Kapolri. Termasuk juga siapa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugs Kapolda,” sebutnya.

Dengan karakteristik daerah perbatasan negara, sudah seharusnya Kalimantan Utara ditopang oleh kelembagaan Polda, tidak lagi di bawah naungan Polda Kalimantan Timur. Tingkat kriminalitas, peredaran narkoba dan perdagangan ilegal di perbatasan sangat marak terjadi.

“Walaupun penduduk Kalimantan Utara relatif masih sedikit, tetapi keberadaan Polda sangat dinanti. Termasuk juga kerawanan radikalisme di daerah perbatasan perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum,” sebutnya.