TRIBUNNEWS.COM, UNGARAN - DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah mendukung langkah Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperjelas status Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi e-KTP.

Hal ini agar orang nomor satu di Jawa Tengah ini tidak tersandera dalam kasus tersebut, sehingga akan menjadi bahan kampanye hitam oleh lawan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2018 mendatang.

"Hal itu cukup bagus. Artinya kalau memang Pak Ganjar tidak tersangkut kasus korupsi e-KTP ya kita bersyukur, kita berharap begitu. Jadi, posisi Pak Ganjar jelas," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Bambang Kusriyanto, Jumat (15/12/2017) malam.

Terlepas dari itu, Krebo, panggilan akrab Bambang Kusriyanto, mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PDI-P diketahui tingkat kesukaan masyarakat Jawa Tengah kepada Ganjar Pranowo masih tinggi.

"Kecenderungan masyarakat masih suka dengan Pak Ganjar," tandasnya.

Saat disinggung rencana koalisi dengan partai lain dalam Pilkada Jateng 2018, Krebo menyatakan peluangnya tetap ada.

Selama ini, PDI-P sudah membangun komunikasi dengan partai pendukung.

"Tapi kita belum bisa menyebut nama partainya karena belum ada MoU yang jelas," katanya.

Ia mengatakan, PDI-P punya keinginan bisa berkoalisi dengan partai lainnya. Bahkan, hingga saat ini komunikasi politik dengan induk partai masih dilakukan.

Berkaitan koalisi Partai Gerindra dengan PAN yang akan mengusung Sudirman Said, belakangan juga bergabung PKS, menurut Krebo, koalisi tersebut dibangun lantaran Partai Gerindra tidak bisa mengusung calonnya sendiri.

Hal ini berbeda dengan PDI-P yang bisa mengusung sendiri calon gubernur di Jawa Tengah.

"Yang sudah muncul saat ini kan baru bakal calon gubernur. Kalau mereka sudah mendeklarasikan wakilnya siapa, kita baru tahu Pak Sudirman Said dicalonkan oleh partai apa saja," tuntasnya.(Kontributor Ungaran, Syahrul Munir)

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: PDI-P Dukung Langkah Wali Kota Solo Pertanyakan Kejelasan Status Ganjar Pranowo ke KPK