TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melakukan kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Pemkab Tabanan mendapatkan pinjaman maksimal Rp 201 Miliar dari PT SMI untuk pembangunan Rumah Sakit Unit Daerah (RSUD).

Jangka waktu peminjaman yang diberikan adalah 8 tahun dengan suku bunga pinjaman sebesar 0,75%.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI, Edwin Syahruzad di Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (28/12/2017) kemarin.

Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti memohon doa restu dalam pembangunan RSUD bertaraf Internasional di Tabanan.

“Saya disini mewakili masyarakat Tabanan berterimakasih kepada PT. SMI karena dengan kerjasama ini kami bisa membangun rumah sakit berkelas internasional. Saya pun memohon doa restu agar pembangunan bisa berjalan lancar dan dana yang dipinjam dapat dikembalikan tepat waktu," kata Bupati Eka

“Program rumah sakit ini adalah salah satu program yang kita fokuskan saat ini, setelah terlaksananya program perbaikan jalan di kabupaten Tabanan saya ingin kita memfokuskan pada RSUD Tabanan. Dengan adanya Rumah Sakit yang memadai dan berkelas internasional ini sebagai salah satu wujud cita-cita saya sebagai pemimpin dalam menyejahterakan masyarakat kabupaten Tabanan. Selain Rumah Sakit sebagai sarana atau aksi social untuk masyarakat Rumah Sakit juga bisa meningkatkan PAD daerah karena RSUD yang akan kami bangun ini juga melayani pasien BPJS dengan standar rumah sakit internasional seperti general check up skala negara Singapore, ” papar Eka.

Pemerintah terus mendukung penertiban instrumen pembiayaan baru guna mendanai proyek-proyek infrastruktur.

Mulai dari sekuritisasi aset, dan pengoptimalan pinjaman daerah lewat BUMN dalam hal ini PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pada Tahun 2017, PT SMI juga terus berusaha memperbaiki dan mempermudah tiap-tiap daerah yang ingin melakukan peminjaman untuk meningkatkan sarana infrastruktur dan pelayanan publik.

Seperti yang diungkapkan oleh Emma Sri Martini selaku direktur utama PT SMI.

“Program peminjaman ini akan kami lakukan secara terus menerus dan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Keungan Republik Indonesia dan Kementerian Kordinator Perekonomian Republik Indonesia agar proses peminjaman dari tiap-tiap daerah bisa dipermudah dan dipercepat agar efektivitas dari pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah yang melakukan peminjaman dapat segera terlaksana. Untuk itu diperlukan juga kerjasama anggota DPRD tiap daerah dengan Pemkab agar terlaksananya proses peminjaman," ujar Emma.

Pada acara penanda tanganan MOU tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (*)