Untuk diketahui melihat Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Nomor 3 Tahun 2017, bentuk kegiatan yang dilaksanakan di daerah dibagi per kementerian.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) misalnya akan membangun 1 unit kantor desa di Bahau Hulu, Kabupaten Malinau. Lalu 18 unit kantor desa yang terbagi 6 unit di Lumbis Ogong, 4 unit di Krayan Selatan, dan 8 unit di Tulin Onsoi (Nunukan).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun jalan paralel perbatasan sepanjang 127,58 kilometer dengan anggaran senilai Rp 1,14 triliun.

Baca: Potensi Areal Tanam Baru Padi dan Jagung di Kaltara Capai 20.200 Hektar

Di Malinau, kementerian ini juga membangun 10 unit rumah sederhana bagi penduduk miskin di Long Ampung, 8 unit rumah sosial bagi masyarakat tidak mampu di Lidung Payau, 25 unit rumah layak huni di Kecamatan Kayan Hilir, dan jaringan air bersih di Data Dian tahap III.

Di Nunukan akan dibangun 300 unit rumah khusus yang tersebar di Lumbis Ogong, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Krayan, Krayan Selatan, Seimanggaris, dan Tulin Onsoi. Di Sebatik Utara akan dibangun 30 unit pembangunan sarana air bersih.

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, Kementerian Pertahanan akan melakukan peningkatan/pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana matra udara Lanud Tarakan.

Mencakup pula pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan personel matra udara Lanud Tarakan.

Peningkatan bandara Malinau akan diurusi oleh Kementerian Perhubungan dengan alokasi dana Rp 41,7 miliar.

Di perhubungan darat, akan ada pengadaan sekaligus pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional ruas Sekatak Buji (Bulungan) - Malinau.

Kementerian ini juga menggelontorkan Rp 99,6 miliar bagi peningkatan bandara Nunukan, termasuk subsidi pengoperasian kapal pada penyeberangan perintis Tarakan - Nunukan, Nunukan - Sebatik, Nunukan - Seimanggaris. (Wil)