TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini pihaknya sedang mengindentifikasi beberapa kemungkinan yang menyebabkan masih terjadi kasus gizi buruk di Kabupaten Asmat.

Berkaitan dengan hal tersebut Kemdagri (Ditjen Bangda) telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi (Kab Asmat).

"Evaluasi tersebut penting untuk dilakukan sebagai upaya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah saat ini sehingga kejadian serupa dapat dicegah dengan harapan tidak terjadi lagi baik di Kab Asmat maupun didaerah lain di Indonesia," kata Tjhajo dalam keterangan persnya Senin (22/1/2018).

Tjahjo juga menjelaskan berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk pendanaan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar, diantaranya urusan dibidang kesehatan.

"Alokasi anggaran utk urusan kesehatan minimal 10 persen dari total APBD," jelasnya.