"Ayah dan ibu saya semakin khawatir ketika rumah sekelilingnya sudah diratakan backhoe. Dari situ saya semakin kepikiran ansib keluarga," kata Supriyadi.

Hubungan Supriyadi dengan keluarga kakaknya hingga kini masih terjalin silaturahmi meski agak merenggang.

Terutama jika menyangkut pembangunan bandara.

Kini, Supriyadi hanya berharap diskresi penilaian ulang asetnya oleh appraisal bisa segera dikabulkan pemerintah.

Sudah berjalan sekian bulan sejak penilaian ulang itu dilakukan namun hingga kini belum ada kejelasan pencairan dana ganti ruginya.

"Pertanyaan saya, nasibnya diskresi di kementerian bagaimana? Kalau AP I berharap PWPP-KP menyerah, seharusnya konsisten dulu dengan kami dan appraisal ulang bisa dibayarkan. Mereka (kelompok penolak bandara) pasti juga akan bercermin dari nasib kami," serunya.

Berbeda dari Supriyadi, Hadiyono Haryono (76) adalah warga pro-bandara yang turut menempati rusunawa karena tidak mampu membikin rumah baru sebagai relokasi.

Hadiyono dan anaknya sudah menempati dua buah kamar di rusun tersebut sejak September 2016 lalu.

Keduanya memang sejak awal mendukung pembangunan bandara meski tidak mendapat 'cipratan' ganti rugi pembebasan lahan karena masalah internal keluarga.

Ia pisah ranjang dari istrinya yang mendapat hak atas ganti rugi pembebasan lahan.

Hadiyono tinggal di rusunawa dengan anak bungsunya yang masih kuliah.

Sedangkan anak sulungnya, Arya yang bekerja sebagai satpam, menempati kamar tersendiri bersama istri dan anaknya.

Namun demikian, Hadiyono sudah terdaftar sebagai calon penghuni hunian relokasi magersari di Kedundang.

Ia tinggal menunggu waktu dan kabar saja untuk menempati rumah baru itu.

Dua unit rumah sudah tercatat atas nama dirinya dan juga anak sulungnya yang sudah berkeluarga.

"Yang kami khawatirkan, tidak bisa bayar uang sewa karena tidak punya penghasilan lagi. Saya berharap ada bantuan modal untuk huka wrung kecil, seperti dulu saya punya di Palihan," katanya.(*)

Hal itu menjadi satu-satunya harapan cerah tentang masa depan keluarganya.