TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap membelot beberapa kader PPP, Hanura dan PKB jelang Pilgub Jawa Barat menunjukkan buruknya etika politik di negeri ini, semestinya kalau sudah menjadi kader apapun putusan partai harus didukung.

Terlebih lagi, partai-partai tersebut telah secara resmi memberikan dukungannya untuk duet cagub Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. "Tentu ada yang salah dalam demokrasi, harusnya kalau sudah masuk sebagai kader, komitmen harus dijaga. Jadi apapun perintah partai harus didukung," ujar Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, Rabu(21/2/2018).

Ujang mengatakan kerusakan politik juga telah dipertontonkan oleh para politikus yang tidak loyal tersebut.
Karena konsekuensi masuk partai politik haruslah taat kepada pemimpinnya.

"Ini adalah kerusakan politik. Apapun itu, sebagai seorang kader politik harus tunduk dan patuh terhadap keputusan partai," ujarnya.

Oleh sebab itu, mereka yang tidak patuh terhadap keputusan partai tidak akan pernah menjadi politikus besar.
Mereka akan tetap menjadi kutu loncat apabila keinginannya tidak diakomodir oleh partai.

"Karena partai politik itu akan mempersiapkan kader-kadernya yang loyal untuk bisa menjadi anggota dewan, dan juga kepala daerah," tegasnya.

Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, mengatakan kehadiran beberapa kader partai pendukung RINDU di acara “Deklarasi Konsiprasi Partai” untuk pasangan Cagub-cawagub Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi tidak memengaruhi soliditas internal masing-masing partai.

“Apalagi terhadap bangunan koalisi RINDU, dan apalagi terhadap pasangan calon. Semua partai pengusung RINDU hingga saat ini sangat solid,” tegasnya.

Saan yang juga Ketua Tim Pemenangan RINDU menambahkan, beberapa waktu lalu sebenarnya ada permintaan untuk menerima dukungan dari partai-partai pasangan calon lain.

“Hanya saja pasangan RINDU tidak mau menerima dukungan itu, karena kami menghormati internal masing-masing partai sekaligus menghormati pasangan cagub/cawagub lainnya,” tutupnya.