TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beberapa kendala dihadapi otoritas setempat dalam penanganan darurat pascagempa bermagnitudo 7,6 di Kabupaten Boven Digoel, Papua pada Senin (26/2/2018) lalu.

Salah satu kendala yaitu kondisi medan yang teridentifikasi berbukit-bukit. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Weliiam R. Manderi.

Di samping itu, Welliam menambahkan bahwa minim sarana komunikasi menyulitkan koordinasi di lapangan.

BPBD Provinsi Papua melaporkan bahwa kebutuhan mendesak yang diperlukan para korban yaitu permakanan, suplai air, dan pelayanan medis baik berupa tenaga medis, peralatan dan obat-obatan.

Hingga kini, BPBD bekerja sama dengan Polres Boven Digoel dan Humas Pemda setempat untuk melakukan kaji cepat.

Baca: Gempa 7,6 dan 5,9 Skala Richter Guncang Papua

BPBD provinsi telah mendorong logistik ke Kabupaten Boven Digoel dan Polres dan TNI setempat melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana.

Data sementara menyebutkan 4 rumah, 1 masjid, dan 1 puskemas rusak di Distrik Mindiptanah, 2 rumah rusak dan 1 bangunan PDAM rusak berat di Waropko, sedangkan 1 rumah, 1 sekolah dan 1 kantor distrik rusak di Arimop.

Di samping kerusakan, gempa memicu longsor dan kerusakan jalan di Waropko. Hingga kini, kaji cepat masih terus dilakukan oleh otoritas setempat.

Gempa bermagnitudo 7,6 ini terjadi pada Senin, 26 Februari 2018, pukul 02.44 WIT dengan titik pusat gempa 266 km arah tenggara Kota Boven Digoel.

Kedalaman gempa sekitar 17 km. Dampak gempa teridentifikasi di wilayah Distrik Mindiptanah, Waropko dan Arimop.

"Hingga kini Kabupaten Boven Digoel belum memiliki BPBD sebagai organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan bencana," ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.

Penulis: Yulis Sulistyawan