TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat, Kamis (8/3/2018). Kunjungan kali ini merupakan wujud komitmen institusi pengayoman, mewujudkan agenda reformasi di bidang hukum yang merupakan salah satu misi nawa cita presiden. Tiga agenda kerja Kemenkum dan HAM dalam kuunjungannya kali ini ke Sulawesi Barat.

Agenda pertama adalah memberikan pengarahan terhadap CPNS kemenkumham hasil seleksi penerimaan CPNS tahun 2017. Agenda selanjutnya adalah peresmian operasional perdana Rumah Sitaan Barang Negara (Rubbasan) Mamuju yang dirangkai dengan penyerahan barang sitaan dari Institusi penegak Hukum seperti Kepolisian dan kejaksaan ke Kepala Rubbasan.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian dalam kunjungan kerja orang nomor satu dalam lembaga Negara yang berlogo beringin ini adalah kepastian hukum dibidang kenotariatan. Dengan melaksanakan seminar kenotariatan yang membahas kedudukan hukum serta tugas dan fungsinya dalam kaitannya penegakan hukum pidana.

Pada kesempatan ini, Menteri Yasonna didaulat sebagai keynote speecher dalam seminar yang bertajuk sinergi penegakan hokum Jabatan Notaris. Agenda kunjungan menteri Yasonna lainnya adalah pengukuhan Komunitas Pemuda Pelajar Pegiat HAM (KOPPETA HAM) Sulawesi Barat keesokan harinya, Jumat (9/3/2018).

Komunitas Pegiat HAM ini merupakan wadah bagi generasi muda dan pelajar yang ada di Sulawesi Barat yang memiliki concern perhatian yang sama terhadap sama terhadap isu-isu actual khususnya persaoalan HAM.

Dalam penjelasan dari Kemenkum dan HAM yang diterima tribunnews.com juga dijelaskan, Kunjungan Menteri Hukum dan HAM ke Provinsi Sulawesi Barat sebagai apresiasi. Atas capaian kinerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai institusi vertical di daerah yang tugas dan fungsinya di bidang hokum.

"Dalam kurun waktu yang relative masih muda yakni 13 tahun, telah berhasil menorehkan berbagai prestasi yang membagakan. Salah satunya adalah mengantarkan 4 Kabupaten di Provisni Sulawesi Barat meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM, serta membangun Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang peduli HAM," dijelaskan oleh Kemenkum dan HAM.

Dalam kunjungan kerja di Sulawesi Barat ini rombongan ikut antar lain Bambang Rantam (Sekjen), Aidir Amin Daud (Irjen), M.Nurdin (staf Khusus), Milton Hasibuan ( Staf Khusus), Ian Siagian (Penasihat). Lalu, Ferdinand Siagian (Karo Umum), dan M. Arifin (Karo Kepegawaian)