Laporan Wartawan Tribun Medan, Jefri Susetio

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Anggota Komisi-VI DPR RI dapil Sumut, Irmadi Lubis mengatakan, Satgas Pangan di Sumut harus melakukan penyelidikan untuk menindak beras oplosan yang masif terjadi. Apalagi, masalah pangan sangat merugikan masyarakat.

“Kita pahami beras Bulog jelek-jelek semua, tapi yang beli pedagang juga untuk dioplos kemudian dijual ke pasar. Memang begitu, di mana-mana polanya serupa kecuali di Sulawesi dan Sumatera Barat. Kalau daerah lain masalahnya serupa,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (16/3/2018).

Sebelumnya, reportase Tribun Medan mengulas tentang buruknya kualitas beras Bulog. Dalam pemberitaan berjudul "Beras Bulog untuk Pakan Ternak" itu mengulas aliran beras Bulog untuk diberikan kepada hewan peliharaan. Seperti babi.

Dia menambahkan, dibentuknya Satgas Pangan untuk memberantas kecurangan yang dilakukan mafia. Setelah reformasi, distribusi beras diserahkan kepada pasar. Artinya, tidak lagi dipegang penuh oleh Pemerintah selayaknya di era Soeharto.

Selama ini, kata dia, Satgas Pangan hanya menangkap distributor beras oplosan di beberapa daerah, namun persoalan serupa terus bermunculan. Oleh sebab itu, ia berharap Presiden Joko Widodo harus membereskan masalah ini agar menjadi catatan sejarah.

“Saya baru melakukan sidak ke Bulog Surabaya dan Kalimantan masalahnya serupa tentang oplosan dan kualitas beras Bulog buruk. Biang kerok di Bulog Pusat, memang di atas ini masalahnya. Jadi Presiden harus berantas kesulitan pangan,” katanya.

Menurutnya, buruknya kualitas beras impor sulit untuk dipecahkan karena serapan gabah dari petani sangat rendah. Selama ini, lanjut dia, Bulog kalah bersaing dengan tengkulak maupun pemilik kilang padi lantaran harus membeli beras sesuai ketetapan Pemerintah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh anggota Komisi VI, panen beras di Indonesia terkhusus di Sumut melimpah. Tapi, mengapa ada kelangkaan beras sehingga harga beras lokal sempat meroket.

Ia menyampaikan, besar dugaan beras dari hasil petani disimpan oleh pelaku pasar. Akibatnya, muncul kelangkaan dari berbagai daerah. Sehingga, Pemerintah mengambil langkah impor beras untuk mengancam pelaku pasar.

Ia berpendapat, ada beberapa penyebab beras Bulog tidak layak konsumsi. Satu di antaranya, terlalu lama di simpan di gudang. Apalagi, Vietnam maupun Thailand sangat cepat memperbaruhi stok beras. Jadi, kunci supaya tidak lagi impor, penyerapan gabah dari petani harus ditingkatkan.

“Selama ini petani utang modal kepada tauke sehingga wajib menjual gabah dengan pengusaha, dan polanya setiap tahun begitu. Sekarang ini, sirklusnya harus dipotong,” ungkapnya.