TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Warga penolak pembangunan bandara ambil sikap apatis atas keseluruhan proses pengadaan lahan, termasuk konsinyasi ganti rugi di pengadilan.

Dalam konsep lebih luas, warga bahkan tak pernah menganggap proyek pembangunan itu ada.

Di areal lokasi pembangunan bandara wilayah Desa Glagah dan Palihan, saat ini masih berdiam puluhan kepala keluarga (KK) penolak bandara.

Ketika kini perkara lahan itu dituntaskan sepenuhnya melalui konsinyasi dan lahan secara hukum telah beralih jadi milik negara, warga pun tetap bergeming dengan sikapnya.

"Katanya ada bandara, ada sengketa (lahan), kami ngga peduli. Kami merasa tidak ada sengketa dan tidak ingin lahan kami diusik siapapun. Kami tetap akan menanam," kata seorang warga penolak dari Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah, Sutrisno, Senin (19/3/2018).

Menurutnya, warga hanya memiliki lahan tersebut sebagai sumber nafkah melalui bidang pertanian yang ditekuni.

Maka itu, warga berusaha sekuat tenaga mempertahankan tanahnya agar tidak diserobot pihak lain.

Terus menanam adalah satu-satunya jalan bagi warga untuk tetap bertahan.

Mereka menyatakan akan tetap bertahan dengan sikapnya saat ini hingga kapanpun.

"Kami akan berupaya mencegag adanya upaya penggusuran. Hanya lahan ini yang kami punya untuk ditanami," kata dia.

Warga lainnya dari Pedukuhan Bapangan, Tuginah pun menyatakan hal serupa.

Tidak ada alasan bagi warga untuk melepaskan tanah sumber kehidupannya.

Dirinya pun mengaku tidak takut jika nanti ada surat peringatan (SP) pengosongan lahan dan menyatakan akan tetap bertahan.

"Kami cuma mempertahankan tanah kami, kenapa kami harus menyerah? Sekalipun dikasih SP, kami ngga takut. Ini tanah kami sendiri, ngapain harus takut," kata dia.(TRIBUNJOGJA.COM)