TRIBUNNEWS.COM, KENDAL - Ketua Komisi C DPRD Kendal, Nashri, angkat bicara menanggapi keberadaan ratusan warga yang terdampak penggusuran proyek jalan tol Semarang-Batang yang singgah di halaman kantornya.

Ia berjanji akan mengusahakan tuntutan para warga itu bisa terakomodir anggota dewan.

Nashri pun mengungkapkan keprihatinannya terhadap kejadian yang menimpa warga dari delapan desa itu.

Sayangnya, para anggota dewan belum bisa menemui mereka. Pasalnya saat ini sedang menjalankan dinas ke luar kota.

"Sebelumya warga telah memberitahukan bahwa mereka akan menginap di halaman parkir DPRD Kendal. Besok (hari ini) kami akan menemui warga. Kami juga akan mengupayakan tuntutan mereka terakomodir," ucapnya.

Baca: Aktivis 98 Protes Amien Rais Klaim Dirinya Sebagai Bapak Reformasi: Sejarah Harus Diluruskan

Sebelum masuk dan membuat tenda penginapan di halaman Kantor DPRD Kendal, warga bergantian melakukan orasi dengan dijaga ketat aparat Kepolisian.

Perwakilan warga kemudian masuk bertemu dengan sekretaris Dewan, Siti Hindun.

"Pimpinan Dewan dan anggota Dewan sedang tidak ada di kantor. Tapi saya sudah menghubungi Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono. Warga diperbolehkan menginap di sini," terangnya.

Meski demikian, Hindun menyatakan, pihaknya tidak bisa memberi makan warga selama menginap di halaman Gedung DPRD.

Pendamping warga, Kartiko Nur Sapto menuturkan, perbedaan pengukuran dan penetapan harga oleh PPK proyek jalan tol Semarang-Batang dinilai menjadi pemicu gejolak itu.

Baca: Kemenaker Diminta Cek Langsung Temuan Ombudsman soal Serbuan TKA di 7 Provinsi

"Tidak sekadar masalah harga, karena harga itu merupakan hasil akhir. Yang penting itu ukuran, sosialisasi, pendataan-pendataan tanah milik warga. Itu semua sudah sejak awal kami kritisi, tapi tidak pernah ada upaya pembenaran dari pihak terkait," paparnya.

Menurut dia, ada sekitar 125 warga yang belum mau menerima uang ganti. Persoalan mereka rata-rata uang gantinya dinilai masih rendah.

Ada juga yang pengukuran tanahnya dilakukan BPN tidak sesuai dengan sertifikat.

"Sebenarnya warga minta ukur ulang, dengan disaksikan yang punya tanah atau rumah," ujarnya.

Kartiko menegaskan, warga akan terus menginap di tenda yang mereka buat di halaman Kantor DPRD Kendal sampai waktu yang belum ditentukan.

Sebab, mereka sudah tidak mempunyai rumah karena sudah dieksekusi.

"Kami lihat nanti perkembangannya," tambahnya.