TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno untuk terus bekerja keras di masa kampanye Pilkada 2018.

Kandidat nomor 2 itu juga diminta untuk terus melakukan konsolidasi dengan seluruh parpol pendukung. “Sudah siap, bismillah," jawab Gus Ipul saat ditanya Megawati, dalam pertemuan tertutup di ruang VIP Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Sabtu (28/4/2018). "Kerja keras, semua kesempatan dan waktu yang ada dimanfaatkan. Konsolidasi dengan parpol pendukung juga harus terus ditingkatkan," kata Gus Ipul menirukan pesan Megawati.

Dalam pertemuan tertutup yang juga dihadiri Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno juga sempat ditanya Megawati soal isu yang sedang ramai di Pilkada Jawa Timur. "Saya jawab, kalau sekarang lagi ramai soal pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yang jadi bahan pembicaraan dan Bu Mega hanya mengangguk," tambah Gus Ipul.

Tentang parpol koalisi, Gus Ipul dan Puti Guntur memastikan seluruh mesin partai politik sudah berjalan dan kerja keras. "PKB, PDIP, Gerindra dan PKS sudah kerja keras. Tiada henti. Para relawan juga telah bergerak. Mudah mudahan hasilnya semakin baik," katanya.

Terkait kasus PKH, Gus Ipul meminta seluruh pendamping agar tetap bekerja amanah. Ia menyampaikan, program PKH dibuat Presiden Jokowi. bukan oleh personal seorang. Sehingga tidak boleh disalahgunakan apalagi untuk kepentingan politik.

"Saya harap para pendamping PKH tetap kuat iman, independen, karena rawan dimanfaatkan dan disalahgunakan. Tetap amanah, jangan melukai demokrasi dan masyarakat miskin. Itu program pemerintah bukan orang per orang. Tidak boleh ditunggangi unuk kepentingan politik," harap Gus Ipul.

Gus Ipul percaya para pendamping PKH masih mempunyai hati nurani untuk tidak menciderai demokrasi dengan memanfaatkan program pemerintah.

Gus Ipul juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika terjadi penyalahgunaan. “Kita perlu mengawasi PKH bersama Bawaslu, polisi, kejaksaan dan masyarakat umum," ungkapnya.