TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Dalam debat kedua Pilgub Jawa Timur calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak kembali tampil memukau.

Khofifah dan Emil tampak menguasai masalah yang harus dibenahi dan dengan sejumlah data yang akurat.

Hal ini disampaikan Pemerhati Ekonomi Rakyat, DR Agung Sujatmiko pascadebat Pilkada kedua Jatim yang digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/5/2018).

Program yang ditawarkan Khofifah-Emil dinilai tampil dengan program yang konkrit.

“Program ekonomi yg dipaparkan Bu KIP sangat kongkrit dan solutif. Data yang ada tidak bisa dibantah memang di Jatim banyak keberhasilan tetapi harus diakui masih ada ketimpangan dan belum optimalnya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha UKM dan Koperasi,” kata Agung.

“Data pertumbuhan ekonomi dan aspek pendukungnya yang ditampilkan cukup manarik dan gamblang yang memudahkan pasangan Bu KIP untuk mengambil kebijakan program dan kegiatan implementatif membangun ekonomi Jatim,” tambahnya.

Menurut Agung yang perlu diperhatikan adalah tentang pemerataan pembanguan dan kesejahteraan antara kota-desa.

Pembangunan infrastruktur disebut penting demi menjalankan mobilitas ekonomi ke sejumlah daerah di wilayah Jawa Timur.

“Satu isu yang harus di tuntaskan pembangunan di Jatim adalah pemerataan kue pembangunan wilayah Jatim di bagian selatan,” ucap Ketua Harian Dekopin.

Selain itu, Khofifah ingin mendorong kesejahteraan melalui sektor pertanian dan UMKM. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja lebih konkrit dan solutif.

“Keberpihakan kepada petani yang ditawarkan bu KIP dan mas Emil realistik mulai dari melakukan perlindungan, fasilitasi produksi, memperkuat kelembagaan di tingkat petani dalam wadah koperasi serta stabolisasi saat panen akan memberikan efek luar biasa ekonomi desa,” ucapnya.

“Ini akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, nilai tambah besar bagi petani, mencegah urbanisasi dan memperkuat kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani. Begitu juga dengan membangun kesatuan ekonomi antara UKM, koperasi dan usaha besar juga realistis,” lanjutnya.

Gagasan Khofifah ini disebut bisa menjadi menguatkan peran pemerintah yang hadir memberdayakan usaha kerakyatan. Hal ini juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.

“Itulah fungsi pemerintah yang harus hadir dalam dinamika ekonomi untuk mengatur tata niaga, penguasaan sumber daya ekonomi dan pemerataan ekonomi. Pemerintah hadir di bidang ekonomi untuk dengan regulasi yang adil, berpihak pada yang kecil dan mendorong usaha besar untuk memperluas pasar di nasional dan eksport bersama dengan UKM,” pungkasnya.