TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB - Sejumlah pemilik warung makan, dibuat resah dengan adanya isu sweeping atau razia ilegal yang beredar di media sosial.

"Ini beredar di whatsapp, katanya warung makan yang buka selama bulan puasa mau di-sweeping," kata pemilik warung makan di Tanjung Redeb yang enggan disebutkan namanya, Minggu (20/5/2018).

Dia menunjukkan foto sebuah surat mengatasnamakan sebuah organisasi, mengajak masyarakat untuk menggelar sweeping sejumlah warung makan yang tetap buka selama bulan puasa.

Sejak awal bulan puasa, sejumlah pemilik rumah makan memilih tutup sementara, ada juga yang tetap buka.

"Tapi kami berjualan tidak terang-terangan, tetap kami tutup pakai kain. Kami juga berpuasa, kami berjualan untuk melayani orang lain yang tidak berpuasa, ibu hamil, wanita yang sedang halangan atau pelanggan non muslim," imbuhnya.

Baca: Kisah Yudi Lepas dari Cengkeraman Ideologi Aman Abdurrahman yang Menghalalkan Darah Aparat

Kekhawatiran yang sama juga dilontarkan oleh sejumlah pemilik warung makanan di Kecamatan Teluk Bayur.

Mereka berharap, isu sweeping tersebut tidak benar-benar terjadi.

Pasalnya, menurut mereka, pemerintah daerah sendiri tidak melarang warung makan atau menutup usaha mereka.

Hanya Tempat Hiburan Malam (THM), tempat karaoke dan arena biliar saja yang diminta tutup.

Sebelumnya, Kapolres Berau, AKBP Pramuja Sigit Wahono mengatakan, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan tokoh agama dan tokok masyarakat Berau.

Salah satunya membahas isu sweeping tersebut.

Baca: Hari Ini Digelar Upacara Pasupati Patung Garuda Wisnu Kencana

"Dalam pertemuan itu, kita sudah sepakati, tidak ada aksi sweeping. Dan mereka memahami itu," ungkapnya.

Sigit mengimbau agar kelompok manapun tidak mengganggu ketenangan umat Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa.

Dia menegaskan, jika ada oknum atau kelompok tertentu yang tetap melakukan sweeping, aparat kepolisian akan memberikan tindakan tegas.

Menurutnya, razia atau penertiban hanya dilakukan oleh aparat keamanan pemerintah, seperti TNI dan Polri atau Satpol PP yang menertibkan peraturan daerah (Perda).

"Yang melakukan sweeping akan kita tindak tegas. Kami harap masyarakat juga ikut menjaga situasi agar aman dan kondusif. Jika ada yang melihat atau mengetahui adanya hal-hal yang berpotensi mengganggu Kamtibmas, segera laporkan," tandasnya.