Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menilai capaian inflasi Jawa Timur pada Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah cukup terkendali. Penilaian ini berdasar pada hasil diskusi antara Komisi XI DPR RI dan laporan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim. Dalam diskusi ini juga melibatkan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jatim, Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, dan Bulog Jatim.

“Alhamdulillah, sampai hari ini kita disuguhkan dengan data-data yang sangat bagus, bahwa pengendalian inflasi di Jawa Timur sangat baik, sekarang ini di posisi 3,05. Jadi saya kira ini harus kita jaga terus, supaya inflasi yang melonjak dan merugikan masyarakat tidak terjadi,” papar Soepriyatno di Gedung BI Jawa Timur, Rabu (30/5/2018).

Capaian inflasi Jatim sepanjang 2018 mencapai tingkat yang lebih rendah dibandingkan capaian tiga tahun terakhir, yakni Januari 2018 sebesar 3,10 persen (year of year) dibandingkan rata-rata 4,67 persen (yoy), Februari 2018 sebesar 3,01 persen (yoy) dibandingkan rata-rata 4,66 persen (yoy), dan Maret 2018 sebesar 3,05 persen (yoy) dibandingkan rata-rata sebesar 4,64 persen (yoy).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, capaian inflasi ini harus tetap terkendali dan dijaga, salah satunya dengan cara Bulog melakukan operasi pasar, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Stok kebutuhan bahan pokok harus dijaga dan dikendalikan, menurut laporan ketersediaan bahan pokok seperti beras dan daging di Jatim surplus.

“Tadi dilaporkan stok daging, stok beras, dan bawang merah bagus, karena produksi bawang merah di Jawa Timur cukup banyak, ada di Nganjuk ada di Probolinggo. Hanya bawang putih saja yang kurang sedikit, tapi itu tidak menyebabkan inflasi, karena konsumsinya lebih sedikit," jelas Soepriyatno.

Menurut Anggota Dewan dari Dapil Jatim II ini, surplus produk bahan pokok dengan harga yang terjaga di daerah-daerah penyangga nasional harus tetap dijaga dengan baik. Karena inflasi daerah penyangga yang terkendali akan mempengaruhi daerah-daerah lain. 

“Jawa Timur ini kan daerah penyangga, termasuk juga Jawa Barat dan Jawa Tengah, karena penduduknya cukup besar, dan potensi pertanian daerah sangat tinggi. Saya kira kalau di Jawa Timur mengalami inflasi yang melebihi target, itu berbahaya,” ujar Soepriyatno. 

Komisi XI DPR RI mengharapkan baik BI maupun TPID melaksanakan langkah-langkah yang efektif, supaya tidak ada kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok yang membebani masyarakat. “Prediksi ke depan cukup baik terjaga dan terkendali. Kita minta ke Gubernur dan TPID menjaga dan melaporkan kepada kami. Karena kalau inflasi berlebihan, akan membebani masyarakat,” ungkap Soepriyatno. (*)