Tribun

Tidak Netral, Lima ASN Dipidana Percobaan Satu Tahun

Apabila selama satu tahun itu, kelima ASN itu tidak jera dan tetap berperilaku negatif melanggar hukum pidana, dihukum badan selama dua bulan

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Tidak Netral, Lima ASN Dipidana Percobaan Satu Tahun
Banjarmasinpost.co.id / Mukhtar Wahid
Para terdakwa membubuhkan tanda tangan pada berita acara pembacaan putusan yang sebelumnya dibacakan Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Boedi Haryantho, Senin (4/6/2018) 

Laporan Wartawan Banjarmasin Post Mukhtar Wahid

TRIBUNNEWS.COM, PELAIHARI - Lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tanahlaut yang terbukti tidak menjaga asas netralitas dalam Pilkada serentak 2018.

Achmad Mustahdi, Gazali, Muhammad Noor, Rafiki Effendi dan Suharyo, masing-masing dipidana percobaan selama satu tahun dan membayar denda Rp 2,5 juta.

Apabila selama satu tahun itu, kelima ASN itu tidak jera dan tetap berperilaku negatif melanggar hukum pidana, kelimanya wajib menjalani kurungan badan dua bulan penjara.

Usai mendengar putusan majelis hakim, kelima terdakwa itu menyatakan menerima putusan majelis hakim dengan wajah semringah.

Hakim ketua, Boedi Haryantho membacakan putusan musyawarah majelis hakim yang menghukum para terdakwa pidana dua bula penjara dengan syarat percobaan selama satu tahun, denda Rp 2,5 juta.

Dalam sidang pembacaan putusan itu, hal yang memberatkan para terdakwa karena tidak memberikan contoh taudalan kepada para bawahan, agar menjaga netralitas sebagai ASN selama tahapan Pilkada serentak berjalan hingga 27 Juni 2018 nanti.

Kemudian hal yang meringankan bagi para terdakwa, selama persidangan berlaku sopan dan santun serta pengabdian sebagai ASN tiga puluh tahun.

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut, Pipit Susriana menyatakan Pikir-Pikir dengan putusan majelis hakim tersebut.

Ketua tim jaksa penuntut umum, Adhya Satya Lambang Bangsawan menyatakan putusan majelis hakim itu terlalu ringan karena para terdakwa tidak dihukum.

Hanya menjalani di luar tahanan selama satu tahun.

"Keputusan pikir-pikir itu kita konsultasikan dengan pimpinan. Tiga hari waktunya sangat cukup," katanya.

Penasihat hukum terdakwa, Badrul Ain Sanusi Al Afif mengaku tidak melakukan upaya hukum setelah bermusyawarah dengan para terdakwa.

Menurut Badrul, upaya hukum tidak dilakukan karena para terdakwa juga tidak menjalani hukuman sesuai tuntutan jaksa.

"Jaksa menuntut satu bulan itu kurungan penjara dan denda Rp 600 ribu. Nyatanya putusan majelis hakim hanya percobaan satu tahun. Kita pasti menerima putusan majelis hakim tersebut," katanya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas