Laporan Wartawan Tribun Medan, Jefri Susetio

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) saling menyerang kasus permasalahan hukum saat debat kandidat ke-III atau terakhir di Santika Premiere Dyandra Hotel, Jalan Kapten Maulana Lubis, Selasa (19/6) malam.

Tema debat antarkandidat yang diangkat penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Pada sesi pertama kedua kandidat telah saling menyindir terkait permasalahan hukum.

Ihwalnya, moderator memberikan kesempatan kepada calon Gubernur Sumut nomor urut pertama Edy Rahmayadi untuk menyampaikan visi dan misi. Ia bilang hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas.

"Selamat malam dan salam sejahtera mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita berbicara hukum dan HAM sumbernya Pancasila dan UUD 1945. Tetapi kalau mencermati hukum lebih cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujarnya saat menyampaikan visi dan misi.

Selanjutnya, ia menambahkan bahwa hukum di Indonesia berpihak kepada orang tertentu. Oleh karena itu, dia meminta orang cepat bertaubat.

"Penegak hukum memihak kepada pihak tertentu. Sudah cepat taubat namun kami akan tetap berjuang menegakkan hukum dan HAM di Sumut. Allah akan menolong kita semoga Sumut cepat bermartabat," katanya

Setelah itu, calon Gubernur Sumut nomor urut-2 Djarot Syaiful Hidayat diminta menyampaikan visi dan misi. Ia menyebutkan kasus pelanggaran HAM di Sumut sangat banyak. Satu di antaranya kasus yang dialami petani Ramunia, Pantai Labu, Deliserdang.

"Yang saya hormati Bapak Edy dan Musa dan Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami mengucapkan Minal Aidin Walfaizin.
Persoalan hukum dan HAM masih banyak di Sumut. Berpihak yang punya modal dan kuasa. Sehingga hukum tidak berpihak kepada masyarakat kecil," ujarnya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya Hak Sipil dan Politik (Sipol). Tapi, ada Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob). Oleh sebab itu, Djarot berencana akan memberikan hak kepada rakyat lewat berbagai program.

"Oleh karena itu, kami akan menegakkan hukum dan memberikan hak-haknya melalui kartu Sumut Pinter, kartu Sumut Keluarga Sejahtera dengan cara mengelola APBD yang Transparansi. Supaya enggak terjadi pelanggaran hukum," katanya.

Kemudian, Edy berujar masalah konflik agraria yang marak diberbagai daerah di Sumut sudah diatur penyelesaiannya lewat undang-undang. Lebih lanjut, ia menyebutkan UUD 1945 dan Pancasila sudah mengatur kekayaan alam untuk masyarakat.

Selanjutnya, ia menjanjikan kepemilikan tanah untuk masyarakat. Seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo melalui program sertifikasi tanah warga.
Ada tiga tujuan hukum, manfaat, keadilan dan kepastian. Kemudian politik bisa naik.

"Sudah dilakukan Pak Jokowi memberikan tanah sudah baik," ujarnya.

Mendengar penjelasan itu, Djarot memberikan tanggapan. Ia menyindir Edy terkait konflik agraria yang dialami petani Ramunia. Bahkan, para petani mendapatkan intimidasi.

"Konflik Agraria yang terjadi di masyarakat yang dijadikan intimidasi dan di sini ada petani Ramunia. Di sini reformasi agraria ini didorong agar masyarakat miskin dapat sertifikat tanah," katanya.

Mendengar tanggapan dari Djarot itu, Edy melontarkan nada tinggi. Ia menyebutkan warga luar Sumut tak memahami persoalan Ramunia sehingga tidak boleh merasa sok tahu.

"Memang kalau kita berbicara urgen kalau bukan orang Sumut enggak tahu. Yang diambil tanah Kodam Bukti Barisan dan tanah negara. Kalau mereka ambil ke negara, cuma ada orang merasa sok tahu. Urus ke Kodam tanah itu. Pada 2015 tanggungjawab saya selaku Pangdam. Tujuan hukum terhadap tanah ini. Manfaat kepastian dan jangan digantung. Apalagi ada orang orang yang sudah memahami," ujarnya.

Pada segmen kedua, para kandidat pasangan calon kembali saling serang. Kala itu, Edy mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana memimpin Sumut secara demokratis dan menjunjung HAM.

"Saya akan memperdayakan formal sistem dalam hukum mulai undang undang dan kelembagaan. Ada polisi kejaksaan, kehakiman dan tentang kepastian hukum serta normal. Pelaksana dan aparatur," katanya.

Tatkala dimintai tanggapan, Djarot menyebutkan penghormatan terhadap HAM tercermin dari gaya kepemimpinan.

"Terima kasih penghormatan terhadap demokratis, hukum dan HAM dimulai dari gaya kepemimpinan. Bagaimana pendekatan berdasarkan musyawarah mufakat ?" ujarnya saat bertanya.

Tapi, ia merasa ada pihak pihak yang mengancam untuk kepentingan kelompok serta partai. Karena itu, ia berjanji akan menghilangkan peristiwa itu.

"Hukum itu di norma tadi, tak cukup waktu menjelaskan norma. Yang perlu diperbaiki aparatur hukum yang merasa pintar dan sok kuasa. Semua dipanggil, diancam untuk kepentingan kelompok, partai bukan kepentingan bangsa. Kalau saya mimpin saya hilangkan. Demokrasi harus tegak," katanya.  (tio/tribun-medan.com)