TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin sebagaimana dimuat Sumatera Post merupakan hasil plintiran, tendensius, dan ada kemungkinan dikendalikan paslon lain.

“Kami sangat menyesalkan pemberitaan tanpa dasar tersebut. Kami akan gugat Sumatera Post," ujar Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu (23/6/2018).

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa dirinya sudah melakukan check and re-check dan berita Sumatera Post yang menyatakan Ketua DPD PDI Perjuangan memberikan kebebasan memilih kepada seluruh kader sama sekali tidak benar.

“Partai punya disiplin. Semua wajib menjalankan tugas pemenangan Herman-Tono di Lampung. Keduanya telah mengikuti Sekolah Para Calon Kepala Daerah dan merupakan salah satu pasangan yang saling melengkapi. Bagi seluruh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD dan DPC Partai serta seluruh anggota legislatif serta eksekutif Partai yang tidak mampu mencapai target akan dievaluasi," ujar Hasto.

Hasto menegaskan bahwa Lampung perlu pemimpin yang kuat dan berpengalaman, pemimpin yang tidak dikendalikan kekuatan bisnis tertentu dan pemimpin yang benar-benar mengabdi pada rakyat.

“Pak Herman sukses sebagai Walikota Bandar Lampung dan Sutono Sekda Lampung, ahli pertanian dan pengalaman birokrasi luas. Mereka setia pada jalan Pancasila, anti-terorisme dan mampu menjadi pemimpin yang bekerja keras untuk rakyat, sebagaimana halnya Pak Jokowi," ujar Hasto.

Hasto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat berharap agar kemenangan Paslon nomor 2 tersebut dapat memerkuat kepemimpinan Pak Jokowi di Lampung.

"Waspada politik pemecah belah, bergerak dengan penuh keyakinan untuk Lampung," tegas Hasto.

PDIP mempermasalahkan Sumatera Post online berjudul 'Ketua PDIP Lampung Bebaskan Seluruh Kader Gunakan Hak Suara' yang dipublikasikan 23 Juni 2018.