TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meminta warga yang masih bertahan menolak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) berkompromi dengan pemerintah daerah.

Jika terus ngeyel bertahan tinggal di lokasi lahan pembangunan, warga justru akan sengsara karena perubahan kondisi lingkungan.

Hal itu diungkapkan Sultan saat syawalan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kulonprogo di Taman Budaya Kulonprogo, Selasa (3/7/2018).

Sesuai regulasi yang ada, kata Sultan, hak masyarakat atas tanah yang diperuntukkan sebagai lahan pembangunan bandara itu telah dicabut dan beralih kepada negara dengan adanya proses konsinyasi dana kompensasi pembebasannya.

Ini juga telah menjadi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dia menyerahkan persoalan adanya penolakan warga itu kepada pemrakarsa pembangunan bandara, PT Angkasa Pura I sesuai urusan dan kebutuhannya.

"Masyarakat harus punya kompromi baik lagi dengan pemerintah daerah karena memang hak atas tanahnya sudah harus diserahkan pada negara."

"Selanjutnya diberi pesangon (ganti rugi), itu sudah dititipkan. Kan sudah, selesai Pengadilan sudah memutuskan, sekarang tergantung urusannya Angkasa Pura. Itu saja," kata Sultan.

Perubahan hak milik dengan pembebasan tanah disebutnya sangat mungkin terjadi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi daerah.

Termasuk untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, pelabuhan, hingga bandara.

Namun begitu, tidak serta merta proses tersebut merugikan masyarakat karena ada kompensasi yang diberikan berikut fasilitasnya untuk memenuhi hak warga.

Terkait warga terdampak pembangunan bandara, pemerintah juga telah berusaha memfasilitasi dengan turut memperjuangkan pembebasan pajak atas perolehan nilai dari pembebasan lahan tersebut hingga penyediaan rumah relokasi magersari bagi warga terdampak yang tidak mampu memiliki hunian baru.

Ini juga satu model dengan pemberian rumah relokasi bagi warga terdampak bencana gempa bumi 2006 di Bantul maupun erupsi Merapi 2010 di Sleman.

"Bagi saya, sudah cukup memperjuangkan, tanah itu memang perlu dibebaskan. Tidak mungkin lagi bicara sedumuk bathuk senyari bumi. Perubahan hak milik atas tanah pasti terjadi," kata Sultan.

Sultan mengaku tak habis pikir kenapa sebagian warga terdampak itu tak juga bersedia segera pindah dari lahan tersebut.

Padahal, pemerintah memastikan bahwa warga tidak dirugikan dan tersedia rumah gratis bagi warga yang tidak bisa membangun rumah baru.

Selain ada rumah relokasi magersari, Pemkab Kulonprogo dan PT Angkasa Pura I dalam hal ini juga sudah menyewakan rumah untuk ditinggali warga tersebut secara cuma-cuma.

Sikap warga yang kukuh ingin tetap menempati rumah dan tanah tersebut menurut Sultan justru akan merepotkan mereka sendiri ke depannya.

Pasalnya, suara bising dan polusi jelas akan terjadi di sekitar lokasi bandara itu dan hal ini akan membuat kehidupan warga tidak nyaman jika tetap memaksa tinggal.

Hal serupa juga pernah terjadi pada proyek pembangunan flyover Jombor (Sleman) beberapa tahun silam di mana sebagian warga enggan melepas tanah karena persoalan harga jual.

Hingga pada akhirnya warga tersebut pun mengeluhkan ekonominya tidak berjalan serta gangguan polusi lalu kemudian baru melepas tanahnya.

"Kalau tetap di situ, pesawat naik turun dan bising suaranya. Secara fisik, kalau tidak pindah pasti ada problem dan tidak bisa bertahan dari bising suara pesawat dan polusi," jelas Sultan.

Keberadaan bandara international di Kulonprogo diyakininya bakal mendongrak pertumbuhan DIY maupun Kulonprogo secara khusus.

Dirinya lalu meminta Bupati Kulonprogo dan jajarannya hingga tingkat desa untuk saling bekerjasama mewujudkannya.

Sehingga, nantinya iklim investasi akan berkembang dan masyarakat semakin maju sejahtera.

"Di Kulonprogo sudah tidak bisa mundur lagi. Airport ini awal tumbuhnya Kulonprogo dan nanti investasi akan tumbuh, masyarakat maju dan sejahtera," kata Sultan.(TRIBUNJOGJA.COM)

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Sultan: Warga Penolak Bandara Harus Berkompromi