TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA- Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin menyarankan untuk bersikap bijak menghadapi tahun politik. Dari kacamata sesama kepala daerah, para kepala daerah di Indonesia, katanya perlu berpikir jauh ke depan demi mempertahankan keberlangsungan program agar tak terhenti di tengan jalan.

“Demi kepentingan bangsa, teruskan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Saya bisa mempahami psikologi kepala daerah ketika kebijakannya berubah, ujung-ujungnya dia tidak bisa melaksanakan performance yang maksimal di masyarakat,” ungkapnya, Minggu (16/09/2018) kemarin di Hotel Mawar Indah Yogyakarta.

Didampingi Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dari fraksi PDI Perjuangan dapil Kota Yogyakarta, wakil bupati termuda di Indonesia yang pada Februari 2019 dilantik sebagai Bupati Trenggalek ini datang khusus ke Yogyakarta guna menghadiri undangan dari GMNI DIY.

Dia menegaskan, karena Garis-garis Besar Haluan Negara (GHBN) sudah tidak ada lagi, setiap periodisasi pergantian kepemimpinan nasional dipastikan coraknya berubah drastis. “Dari sudut pandang saya sebagai wakil bupati keberlangsungan inilah yang jadi problem,” ungkapnya.

Menurut dia, yang paling merasakan dampaknya adalah birokrasi. Pergantian kepemimpinan selalu mempengaruhi psikologi jajaran pegawai negeri sipil (PNS).

“Program sudah dijalankan sekian tahun, begitu ganti presiden maka ganti lagi. Padahal menyiapkan regulasi itu tidak gampang, belum lagi harus mengubah implementasi,” paparnya.

Mas Ipin menambahkan para kepala daerah perlu mempertimbangkan kerberlangsungan program ke depan, sekaligus hal itu perlu juga menjadi pertimbangan masyarakat pada Pilpres 2019. Karena turbulensi pergantian kepimpinan itu tidak gampang dan juga memacu kerja birokrasi itu juga tidak gampang.

"Semoga pak Jokowi terpilih lagi dan melanjutkan pembangunan yang telah baik ini, sekaligus menjamin kesinambungan pembangan. Kita siap menangkan Jokowi secara bermartabat, berbudaya dan menggembirakan,” kata Mas Ipin yang juga Ketua Taruna Merah Putih Jawa Timur ini.

Politisi Muda PDI Perjuangan Eko Suwanto menyatakan Pemilu 2019 harus didorong secara bersama-sama supaya berlangsung secara bermartabat, berbudaya dan menggembirakan.

“Ciri-ciri Pemilu bermartabat adalah tidak ada hoaks dan fitnah. Kami harapkan partisipasi kaum muda. Pemilu 2019 merupakan momentum penting bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatan politiknya,” ungkap Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini.

Menurut dia, daftar pemilih di DIY pada Pemilu 2019 sejumlah 2,6 juta jiwa. Hanya saja dia mengakui data tersebut belum sempurna. 51 ribu pemilih pemula yang perlu difasilitasi untuk melakukan perekaman e-KTP.

“Tidak boleh ada yang tercecer. Masih ada 380 ribu mahasiswa di Jogja yang perlu difasilitasi namun jika memilih di daerah asal, silakan,” ujarnya.

Soal kampanye yang dimulai 23 September 2018 dia berharap kampanye harus bisa menggembirakan rakyat agar memilih pemimpin dengan gembira. Untuk DIY, dia tidak ingin kampanye berlangsung brutal. Jangan sampai seperti kampanye Pilkada di Jakarta. “Kampanye Pemilu di DIY harus berbudaya,” tegasnya.