TRIBUNNEWS.COM, BANYUWANGI - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menghadirkan kinerja pelayanan publik Banyuwangi sebagai bahasan dalam The International Public Service Forum 2018, yang digelar di Jakarta Convention Center selama dua hari, 7-8 November 2018. 

Banyuwangi dinilai sukses meningkatkan kinerja pelayanan publiknya. Salah satu di antaranya adalah Mal Pelayanan Publik yang telah diterapkan Banyuwangi dengan melayani 199 izin/dokumen di satu tempat.

Menurut Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Rini Widyatini, mal tersebut menjadi solusi untuk memberikan pelayanan.

"Masyarakat tidak mau tahu, namanya pemerintah itu satu. Mereka maunya untuk mengurus apapun cukup di satu tempat."

"Di sinilah keberadaan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi berhasil mewujudkan hal tersebut," ungkap Rini pada salah satu sesi seminar pada acara tersebut, Kamis (8/11).

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho mengungkapkan pentingnya penerapan Banyuwangi itu untuk direplikasi di berbagai daerah, tentu dengan improvisasi sesuai kondisi daerah.

"Banyuwangi ini adalah pengecualian dari kurva umum kondisi daerah di Indonesia. Sangat perlu apa yang telah Banyuwangi lakukan ini untuk direplikasi ke daerah-daerah lain," ungkapnya.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelayanan publik adalah awal dari peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu, kami mencoba terus meningkatkan seluruh segmen pelayanan publik, mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai administrasi kependudukan. Tentu saat ini masih ada kekurangan, tapi Insya Allah sudah on the track,” ujar Anas.

Seluruh inovasi pelayanan publik, ungkap Anas, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena tanpa peningkatan tersebut, pelayanan publik menjadi tak terukur kinerjanya.

"Dengan segala kebijakan yang kami terapkan, angka kemiskinan di Banyuwangi terus menurun dan pendapatan per kapita pun terus naik," pungkasnya.