TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB - Masalah ekonomi masih mendominasi penyebab kasus perceraian.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Berau, sepanjang tahun 2018 ada 697 perkara perceraian, 25 persen di antaranya dilatarbelakangi masalah ekonomi.

"Dan yang lebih banyak mengajukan perceraian adalah pihak perempuan, atau gugat cerai. 65 persen gugatan ini berasal dari pihak perempuan," ungkap Anwar Kubra, Panitera Pengadilan Agama.

Selain masalah ekonomi, perceraian juga disebabkan oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 15 persen dan ditinggalkan oleh pasangan sebanyak 10 persen.

"Termasuk di dalamnya ada yang karena suami atau istrinya dipenjara," ujar dia.

Sementara dalam kasus di mana salah satu pihak ditinggalkan oleh pasangannya, proses persidangan biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang.

Pengadilan Agama harus mengumumkan dan menunggu selama 4 bulan, sebelum memutuskan perkara perceraian.

Baca: Jokowi Silaturahmi dengan Para Ulama dan Pimpinan Ponpes di Aceh

Sementara kasus perselingkuhan yang berujung pada perceraian juga mencapai 10 persen dari 697 perkara yang ditangani Pengadilan Agama.

Dari ratusam perkara ini, sebagian besar telah diputus oleh pengadilan dan menyisakan sekitar 60 perkara.

"Kami belum bisa memastikan apakah bisa diselesaikan tahun ini atau tidak. Apalagi kalau kasusnya baru diajukan bulan Desember ini, apakah bisa selesai atau tidak. Karena sidang perceraian itu kan prosesnya panjang, ada mediasi dan memberikan kesempatan pasangan untuk rujuk kembali," paparnya.

Dari segi usia, kata Anwar, rata-rata yang mengajukan perceraian masih di bawah usia 40 tahun.

"Biasanya usia muda, karena masalah kemampuan menahan emosi," ungkapnya.

Selain masalah perceraian, pihaknya juga mengaku menangani lebih dari 20 pengajuan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah memang perkara biasa, masalahnya tahun ini rata-rata yang mengajukan dispensasi dalam kondisi hamil dan berstatus pelajar.

Baca: Helikopter Bali Air yang Dipiloti Warga Australia Mendarat Darurat di Kupang Akibat Cuaca Buruk

"Mereka minta dispensasi menikah dini karena pergaulan bebas (hamil) sehingga minta dinikahkan, tapi karena usianya jauh di bawah usia 16 tahun untuk perempuan dan laki-laki 19 tahun, akhirnya ditolak di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mereka mengajukan dispensasi ke kami (Pengadilan Agama)," kata Anwar.

Dan mayoritas yang mengajukan dispensasi justru berasal dari perkampungan Kecamatan Talisayan dan Batu Putih.

Anwar mengaku, memberikan dispensasi semacam ini merupakan beban moral yang harus mereka tanggung.

"Kami serba salah, kalau dikabulkan dispensasinya, mereka (pasangan yang hendak melakukan pernikahan dini) tidak punya pekerjaan atau usaha. Sementara dalam pernikahan itu kan juga menyangkut kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga," katanya.

Pihaknya berharap, jika mereka mendapat dispensasi, orang tua tetap berkewajiban menjamin pasangan muda tersebut.

"Jangan sampai nanti setelah mendapat dispensasi menikah, malah terjadi perceraian karena masalah ekonomi, pertengkaran terus menerus karena tidak bisa menahan emosi dan sebagainya," tandas Anwar.

Artikel ini telah tayang di Tribunkaltim.co dengan judul Ratusan Wanita di Kabupaten Berau Minta Cerai karena Masalah Ekonomi