TRIBUNNEWS.COM, BANYUWANGI -  Bupati Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, Agus Ambo Djiwa, dan Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Cik Ujang, berkunjung ke Banyuwangi, Senin (25/2). 

Mereka datang bersama jajarannya untuk belajar tentang pelayanan publik dan berbagai inovasi yang dikembangkan di Banyuwangi.

Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa mengatakan, kedatangannya timnya untuk sharing banyak hal.

Mulai dari sistem pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan BUMDes.

“Saya sering mendengar kalau Banyuwangi memiliki sistem perencanaan keuangan desa yang bagus dan sudah berbasis online."

"Kali ini, kami bawa seluruh kepala desa dan lurah untuk belajar langsung, supaya mereka bisa mengasah skill dan mampu mengelola keuangan desa dengan maksimal."

"Dengan demikian, dana besar yang dikucurkan pemerintah pusat untuk desa benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Agus.  

Agus datang bersama 60 orang rombongannya yang terdiri dari Kapolres, Komandan Kodim (Dandim), staf ahli, kepala SKPD terkait, serta seluruh kepala desa dan kepala kelurahan di wilayah Kabupaten Pasangkayu. 

Mereka berada di Banyuwangi selama tiga hari hingga Rabu (27/2), untuk mengeksplorasi sejumlah lokasi pelayanan publik di Bumi Blambangan.

Mulai dari Lounge Pelayanan Publik, Kantor Kecamatan Licin, dan Smart Kampung Desa Taman Sari di Kemacatan Licin.

“Termasuk ke mal pelayanan publik (MPP). Kami juga ingin belajar tentang pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang telah diterapkan di MPP Banyuwangi. Dalam waktu dekat, kami juga ingin membikin mal pp di daerah kami untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen/perijinan,” kata Agus.

Senada dengan Agus,  Bupati Lahat, Cik Ujang juga menyampaikan maksud yang sama. Dia ingin belajar tentang inovasi pelayanan publik di Banyuwangi, khususnya MPP.

“Kami ingin belajar bagaimana Banyuwangi menyatukan berbagai unit kerja dalam satu lokasi seperti yang diterapkan di MPP. Semoga apa yang kami pelajari dari sini, bisa kami diterapkan di sana. Kami ingin pelayanan publik di Lahat bisa sebagus Banyuwangi, atau minimal mendekati Banyuwangi,” katanya.

Dalam kunjungannya ini, Cik Ujang ditemani 14 jajarannya dari SKPD terkait. 

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyambut kedatangan kedua kepala daerah tersebut. Anas menyampaikan banyaknya daerah yang datang ke Banyuwangi, bukan berarti Banyuwangi lebih unggul.

“Sebenarnya, Banyuwangi sendiri masih terus berbenah ditengah banyak keterbatasan yang kami miliki. Terimakasih Bapak-Bapak telah menjadikan Banyuwangi sebagai jujugan benchmarking, mudah-mudahan kedatangan bapak ke Banyuwangi ini bisa mendapatkan ilmu seperti yang diharapkan,” kata Anas.  

Anas menceritakan bahwa MPP merupakan salah satu solusi bagi kondisi geografis Banyuwangi yang luas. 

"Sebagai terluas di Jawa Timur, banyak kecamatan di Banyuwangi yang jauh dari pusat kota. Pendirian mal ini terilhami saat Kemenpan RB mengajak Banyuwangi mengunjungi ASAN Xidmat, institusi pelayanan publik terpadu di Azerbaijan yang ditetapkan sebagai terbaik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam United Nation Public Service Award (UNPSA)," terang Anas.

"Pulang dari sana, hanya dalam satu minggu kami segera mewujudkan dan langsung meresmikan mal pp ini tepatnya pada 6 Oktober 2017 lalu," tambahnya. 

Banyuwangi juga memiliki program penguatan desa “Smart Kampung’. Program ini mendorong pelayanan desa berbasis teknologi informasi (TI).

”Dengan Smart Kampung, secara bertahap administrasi cukup diselesaikan di desa. Tentu ini butuh TI karena yang berjalan adalah datanya, bukan orangnya sehingga pengurusan dokumen lebih efektif dan efisien,” papar Anas.

Selain dua bupati tersebut, Banyuwangi juga kedatangan 7 orang rombongan Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang juga ingin belajar tentang pelaksanaan perijinan satu pintu di MPP Banyuwangi.

Dikatakan Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpatu Satu Pintu Pemkot Bogor, Deni Ismanto, Banyuwangi adalah salah satu daerah yang progressnya luar biasa.

Dalam waktu 7 tahun, telah banyak prestasi yang berhasil diraih kabupaten berjuluk The Sunrise of Java itu. Salah satunya, dalam pelaksanaan pelayanan publiknya.

“Sekarang ini kami sedang merintis untuk membuat mal pp. Kami telah meminta referensi ke Kementerian PAN-RB dan direkomendasikan untuk melakukan benchmarking ke mal pp Banyuwangi. Ini bukti bahwa Banyuwangi layak dijadikan contoh bagi daerah lain,” ungkap Deni. (Haorrahman)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Dua Bupati dari Luar Jawa Belajar Pelayanan Publik di Banyuwangi