Ketua Komisi X DPR RI, Djoko Udjianto, mengapresiasi pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Semarang yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pasalnya tak hanya koleksi buku yang cukup banyak, perpustakaan ini juga dibarengi dengan adanya kegiatan yang memicu orang untuk membaca buku.

Terhitung di Perpustakaan Kabupaten Semarang ini memiliki koleksi sebanyak 39 ribu judul buku dan lebih dari 76 ribu eksemplar buku. Dalam setiap harinya, perputakaan ini dikunjungi sekitar 400 sampai 500 pengunjung.

“Berarti keberadaan perpustakaan ini sudah menjadi bagian dari pada seluruh aktivitas pendidikan yang ada di Kabupaten Semarang ini,” ungkap Djoko saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan bahwa perpustakaan ini juga memberikan pendidikan di luar membaca buku yaitu memberikan kreativitas pada peserta atau anggota perpustakaan ini seperti membuat kerajinan tangan mulai dari membuat tempat tisu dan juga boneka.

“Atas kreativitas semacam ini, maka sungguh kami memberikan apresiasi. Juga ada kegiatan yoga di sini, sehingga ini betul-betul membuat masyarakat pintar membaca buku tapi juga membuat masyarakat cerdas,” apresiasi Djoko.

Meskipun memberikan apresiasi, Djoko mencatat masih terdapat keluhan yang diterima usai melakukan dialog dengan para relawan atau simpatisan perpustakaan yang bergerak di bidang literasi. Salah satu yang menjadi catatan adalah kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas.

“Perlu kita tindaklanjuti dan kita catat sebagai masukan yang baik. Sejumlah pihak memohon untuk memberikan fasilitas terhadap kaum disabilitas khusus di perpustakaan ini, seperti yang saya lihat di Perpustakaan Nasional itu banyak sekali fasilitas untuk disabilitas. Tapi di daerah ini belum ada,” imbuh Djoko.

Legislator dapil Jawa Tengah III ini mengungkapkan catatan ini sangat berharga dan akan dibahas saat rapat kerja dengan pemerintah, guna meminta adanya perhatian pemerintah untuk penyandang disabilitas.

“Pemerintah perlu untuk bisa memberikan akses untuk bergeraknya para kaum disabilitas,” ungkap Djoko.

Terlepas dari catatan tersebut, secara keseluruhan pengelolaan perpustakaan di Ungaran ini relatif baik. Terhadap kekurangan yang diungkapkan diatas akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan saat Komisi X DPR RI melakukan pendalaman dengan pemerintah melalui rapat kerja. (*)