TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA- Jawa Tengah menjadi satu-satunya Pemprov yang meraih predikat Sangat Baik pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018.

Penghargaan diserahkan Wapres RI Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti keseriusan jajaran Pemprov Jateng, termasuk Government Resources Management System (GRMS), yang telah bermigrasi dari birokrasi yang konvensional menuju elektronik.

Terutama, dalam menjalankan tiga fungsi, yakni melayani masyarakat, bisnis, dan pemerintah yang lain.

"Hari ini apa yang kita lakukan diapresiasi oleh Kemenpan RB. Dengan prestasi yang sangat baik itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan nantinya migrasi kita dari birokrasi yang konvensional menuju birokrasi yang elektronik menunjukkan hasil," ujar Ganjar yang ditemui usai Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE.

Kendati begitu, pihaknya terus berupaya melakukan penyempurnaan, termasuk mendorong pemerintah kabupaten/ kota agar mengembangkan SPBE dan mengintegrasikan semuanya.

Dengan begitu, dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya benar sesuai prosedur, tapi ditambah dengan cepat. Sosialisasi kepada masyarakat pun terus diintensifkan agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan elektronik yang diberikan.

"Di samping platform pemerintahan sendiri, kami juga menggunakan platform umum. Itulah mengapa saya mendorong seluruh akun pemerintahan yang centang biru, di media sosial apa pun sebagai media sosialisasi kepada masyarakat," katanya.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan, perkembangan teknologi informasi belakangan ini terhitung pesat.

Bahkan, setiap satu setengah tahun, teknologi informasi berkembang 100 persen. Kondisi tersebut mengubah perilaku dan kinerja pemerintahan maupun masyarakat.

"Beberapa waktu lalu komputer hanya untuk mesin tik. Tapi sekarang bisa dipakai bagaimana menjalankan pemerintahan. Dulu pegawai mau pensiun harus membawa datanya ke Jakarta. Sekarang, otomatis keluar SK-nya," ungkapnya.

Untuk itu, dibutuhkan skill dan sistem yang memadai, sehingga dapat digunakan untuk pelayanan publik. Bagaimana memanfaatkan sistem untuk memudahkan dan mempercepat.

Dengan begitu akan mengubah sistem pemerintahan serta mendorong efisiensi. Diharapkan, melalui sistem tersebut, pelayanan bisa lebih efisien, cepat, dan terpadu. Layanan pun makin cepat dan terstandar.

"Ibu-ibu saja tidak mesti pintar memasak. Sekarang yang penting siapa yang pintar mengorder makanan. Ini salah satu bentuk perubahan perilaku," selorohnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, evaluasi SPBE dilakukan sebagai pijakan awal untuk membangun SPBE secara nasional.

Sebab, tugas ini tidak hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE, tapi mesti dengan dukungan semua pihak.

"Ke depan SPBE dikembangkan menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berkinerja tinggi, modern, dan akuntabel. Intinya, efisiensi keuangan yang sangat besar," bebernya.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widiyanti melaporkan pemerintah berupaya memantau dan mengevaluasi SPBE, untuk mengukur kemajuan dan peningkatan kualitas SPBE, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hasilnya untuk kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pada 2018, evaluasi dilakukan pada 623 instansi pemerintah. Tiga domain utama menjadi fokus evaluasi, yakni kebijakan, tata kelola, dan layanan berbasis elektronik.

Untuk menjaga objektivitas dan independensi, dalam menilai pihaknya bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.(*)