TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA-Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga memberikan seruan moral agar seluruh pemilih menggunakan hak konstitusi, sebab suara rakyat menentukan arah bangsa ke depan. Seruan ini disampaikan Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D merespons kondisi terkini berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Sikap kelembagaan dari Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga mengajak semua agar bisa terselenggara pemilu berkualitas dan berintegritas tugas semua pihak, baik negara dan masyarakat," kata Yudian Wahyudi.

Baca: Di Masa Tenang, KPU RI Peringatkan Influencer Tahan Diri

Ada delapan poin pernyataan yang disampaikan dalam upaya mendorong pemilu yang berkualitas. Secara khusus, masyarakat diajak untuk memberikan kepercayaan kepada KPU, Bawaslu dan lembaga berkaitan penyelenggaraan pemilu.

"Gunakan hak suara sesuai konstitusi. Adanya permasalahan teknis penyelenggaraan pemilu di luar negeri seyogyanya tidak mengurangi substansi dan legitimasi pemilu sesuai amanat konstitusi," kata Yudian Wahyudi.

Wakil Ketua Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr Abdur Rozaki S.Ag, MSi menambahkan di dalam masa tenang ini, masyarakat Indonesia bisa merenung dan berpikir secara mendalam agar memilih pemimpin yang kuat, tidak mudah percaya hoax dan tolak politik uang.

"Berikan kepercayaan kepada penyelenggaraan pemilu. Terkait informasi yang belum pasti hindari hoax yang ancam NKRI. Kita Ajak masyarakat awasi proses pemilu," kata Abdur Rozaki.

Selain itu kepada kontestan pemilu agar menghindari penggunaan politik uang dan bersama tangkal isu yang memecah belah keutuhan bangsa.

Baca: Riko Simanjutak Tak Gentar Siapapun Lawan Persija di Babak 8 Besar Piala Indonesia

"Kontestan pemilu harus bersikap sportif dan siap menerima hasil pemilu pilihan rakyat. Kita himbau agar penyelenggara pemilu agar bertindak adil, transparan, akuntabel, beintegritas dan bertanggung jawab," kata Abdur Rozaki.

Sejauh ini dalam prosesnya, Abdur Rozaki melihat penyelengara telah bekerja profesional. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas proses pemilu jelas diuji agar bisa melaksanakan dengan lancar. Berkaitan dengan permasalahan teknis di Australia, Malaysia dan PPLN lainnya, diharapkan tidak kurangi legitimasi pemilu yang jadi amanat konstitusi.

Berkaitan dengan info di media sosial, isu hoax, KPU secara kelembagaan didorong agar tidak mudah diguncang hal yang belum pasti. Segera merespons setiap masalah teknis yang ada, termasuk dalam proses pemungutan suara secara serentak Rabu, 17 April 2019.

"KPU dan Bawaslu harus secara cepat segera atasi, termasuk memberikan klarifikasi atas segala informasi yang belum pasti kejadian. Kita tunggu hasil investigasi, berikan kesempatan Bawaslu bekerja," kata Abdur Rozaki.

Di kesempatan terpisah, Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY mengajak seluruh pihak agar bersama mewujudkan pemilu yang aman, damai. "Setiap suara, pilihan rakyat bermakna bagi proses demokrasi Indonesia. Mari jaga rasa aman dan damai yang ada," katanya.