TRIBUNNEWS.COM, WARA - Sebanyak 33 orang warga Luwu Raya berangkat menuju Jakarta. Tujuh di antaranya merupakan warga asal Kota Palopo.

Mereka bertolak ke Jakarta sejak tanggal 14 Mei 2019 lalu.

Tujuannya untuk bergabung dengan massa dari berbagai penjuru tanah air pada aksi 22 Mei 2019 besok.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Front Pembela Islam (FPI) Luwu Raya, Abdul Rauf Dewang, saat dihubungi saat dihubungi wartawan, Senin (20/5/2019) malam.

"Total dari Luwu Raya 33 dan tujuh di antaranya dari Kota Palopo, sebagian ada yang berangkat tanggal 14 lalu naik kapal laut dan sebagian naik pesawat," kata Abdul Rauf Dewang.

Meski demikian, Rauf belum bisa memastikan jumlah massa yang berangkat dari wilayah Luwu Raya secara umum, dan Kota Palopo secara khusus.

Memungkinkan bisa bertambah karena ada yang berangkat secara terpisah.

"Dan masih ada beberapa yang menyusul, jadi estimasi total yang berangkat belum bisa dipastikan, sampai ketemu nanti di jakarta," tambahnya.

Dia menjelaskan, jika keberangkan kali ini, pihaknya tidak membawa atribut organisasi yang melekat pada setiap kader FPI di seluruh wilayah Indonesia.

Tanpa Senjata Api

Sementara itu, personel TNI/Polri tak akan menggunakan senjata berpeluru amunisi tajam saat mengamankan aksi 22 Mei besok.

Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko mengungkapkan ada upaya penyelundupan senjata yang diduga untuk mengacaukan situasi pada saat Aksi 22 Mei 2019, bertepatan dengan pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu.

Kelompok penyelundup ini ditangkap dan senjatanya sudah diamankan.

Moeldoko menyebut penyelundupan senjata ini sangat besar kemungkinan dilakukan untuk menciptakan tindakan-tindakan anarkis dengan cara adu domba antara massa aksi dengan aparat TNI-Polri yang berjaga.

"Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah, ujung-ujungnya TNI-Polri menjadi korban tuduhan," jelas Moeldoko ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurut Moeldoko, sejumlah senjata yang diselundupkan antara lain senjata api yang menggunakan peredam, dan senjata untuk penembak runduk.

Pemerintah membuka informasi itu kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman menjelang 22 Mei.

Baca: Bisnis Prostitusi Anak di Sanur Terungkap, Tarifnya Rp 200 Ribu Tapi Korban Hanya Dibayar Rp 80 Ribu

Sebab seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.

"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," kata Moeldoko.

Moeldoko mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan unjuk rasa. Sebab aksi-aksi itu dikhawatirkan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan punya kepentingan.

"Karena kondisi itu tidak menguntungkan bagi siapa pun. Justru menguntungkan kepada pihak-pihak yang punya upaya, agenda untuk membuat situasi menjadi tidak baik," kata Moeldoko.

Rencana unjuk rasa pada 22 Mei 2019 berpotensi disusupi pihak tidak bertanggungjawab untuk membuat suasana semakin kisruh, misalnya saja potensi aksi teror.

Moeldoko menyebut kelompok teroris yang sudah ditangkap Densus 88 Antiteror dalam beberapa waktu terakhir bahkan sudah punya rencana menyasar KPU.

Hal ini tak lepas dari analisa yang dilakukan pemerintah bahwa ada kelompok yang berupaya ingin memanfaatkan situasi saat Aksi 22 Mei.

"Ini yang pemerintah punya tanggung jawab melindungi segenap bangsa. Tidak boleh rakyatnya terlukai, tidak boleh rakyatnya menjadi korban," ucap Moeldoko.

Pernyataan senada disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo.

Personel Polri yang mengamankan aksi massa pada 22 Mei mendatang tak akan dibekali dengan senjata api dan peluru tajam.

"Konsep pengamanan Polri untuk tanggal 22 Mei yang akan datang bersama dengan rekan-rekan TNI, paling pokok seluruh aparat keamanan yang melaksanakan pengamanan tidak dibekali senjata api dan peluru tajam," kata Dedi Prasetyo.

Personel yang bertugas mengamankan aksi massa 22 Mei di depan Gedung KPU hanya dibekali tameng, meriam air, dan gas air mata.

Menurutnya jika nanti saat aksi di lapangan ditemukan ada penggunaan peluru tajam dan senjata api, maka patut diduga itu adalah aksi terorisme.

"Apabila nanti 22 Mei ada yang menggunakan peluru tajam maka patut diduga bahwa itu adalah serangan terorisme karena aparat keamanan tidak boleh, ini sudah perintah dari pimpinan," kata Dedi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertebal penjagaan di beberapa fasilitas umum dan objek vital di DKI Jakarta, misal di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Halte Busway, dan sejumlah kantor Pemerintahan.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul 33 Warga Luwu Raya Ikut People Power di Jakarta, 7 Warga Palopo