Ia menegaskan pemberian jatah menteri tetap ada di tangan presiden.

Baca: Arifin Ilham Meninggal, Ini Wajah Bayi Usia Satu Bulan dari Istri Ketiga, Si Buah Hati Kini Yatim

"Semua hak tunggal Presiden," katanya via telepon selular.

Dengan perolehan suara tertinggi di Bali, Pasek menyatakan jatah satu menteri dari Bali sudah hampir pasti.

Jatah ini bisa bertambah jadi dua apabila ada dorongan dari partai pengusung dengan menyodorkan dua tokoh yang dinilai mampu mewakili ketokohan atau kepakaran serta aspek lainnya yang ikut mempengaruhi keterwakilan baik suku, agama, kewilayahan, dan lain sebagainya.

"Cukup memungkinkan dapat lebih, meski itu sulit. Tapi kalau satu hampir pasti," ungkap Pasek.

Menurutnya yang menjadi dasar penentuan jatah menteri tidak melihat persentase tiap provinsi.

Tapi tetap jumlah suara keseluruhan di Tanah Air.

Baca: Dalang Kerusuhan 22 Mei Telah Diketahui Pemerintah, Wiranto: Akan Ditindak Tegas!

"Secara jumlah Bali kan tidak terlalu besar walau besar secara prosentase," ujar Pasek, yang saat dihubungi sedang berada di Turki.

Politikus yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Hanura ini menyebutkan adanya pertimbangan kepentingan nasional dalam konfigurasi menteri.

Karena itu dirinya meminta semua pihak untuk menyerahkan kepada Jokowi-Ma'ruf dalam menyusun kabinetnya.

"Banyak pertimbangan untuk kepentingan nasional dalam konfigurasi menteri. Jadi kita serahkan ke Presiden Jokowi saja," paparnya.

Saat disinggung mengenai peluangnya untuk menjadi menteri kabinet Jokowi jilid II, Pasek tidak mau berandai-andai dan berharap.

Apalagi, partainya saat ini tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) 4 persen.

Baca: Sumbang Suara Tertinggi untuk Jokowi, Bali Layak Dapat Jatah Dua Menteri

"Kecil kemungkinan sehingga jangan terlalu berharap. Bali pasti rekomendasi dari merah (PDIP, red). Harus realistis membaca peta politiknya," ucap GPS, yang kini kembali aktif sebagai pengacara.

Sementara anggota TKN Jokowi-Ma'ruf lainnya, I Gusti Putu Artha, menyebut peluang Bali mendapat dua kursi menteri terbuka lebar.

Hanya saja, ia meminta semua pihak menyerahkan kepada Jokowi untuk memilih siapa pun yang akan menjadi pembantunya di kabinet.

"Jokowi harus memperhatikan keterwakilan profesional, parpol, dan pluralitas bangsa. Maka saya pikir Bali mesti memahami suasana ini dan menyerahkan Jokowi mengambil keputusan," katanya.

Mengenai peluang dirinya untuk menjadi menteri Jokowi, politikus yang kini duduk sebagai Ketua Komisi Saksi Nasional (KSN) DPP NasDem ini mengaku menyerahkan hal tersebut kepada partai.

Baca: Kaesang Pangarep Ikut Kuis Siapa Artis Indonesia Terganteng, Begini Jawabnya

"Saya serahkan kepada partai. Bukan soal siap atau tidak siap. Jika parpol punya kebijakan lain saya tunduk pada sikap partai," ungkap mantan anggota KPU RI ini.

Tanggapan Koster

Terpisah, Ketua DPD PDIP Bali yang juga Gubernur Bali, Wayan Koster, belum mau memberikan tanggapan terkait peluang Bali mendapat jatah dua menteri. Ia pun menolak membahas kabinet Jokowi.

"Nggak usahlah bicara begitu, saya nggak mau bicara soal itu dulu," katanya singkat, Rabu (22/5/2019).

Koster hanya mengimbau seluruh komponen masyarakat agar menerima hasil Pilpres yang telah ditetapkan KPU.

"Kemenangan Pak Jokowi dalam Pilpres harus dimaknai sebagai kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Sedangkan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengaku tidak mau berandai-andai mengenai jatah menteri untuk Bali.

Politikus senior PDIP ini hanya berharap pemerintahan Jokowi jilid II ini lebih banyak memperhatikan Bali, mengingat Bali berhasil memenangkan Jokowi di atas 90 persen.

"Ah, aku nggak mau berandai-andai, itu hak prerogatif Presiden. Kita hanya minta pemerintahan Jokowi jilid II ini lebih banyak memperhatikan Bali, banyak proyek infrastruktur yang diberi ke Bali," paparnya.

Selama ini, Bali selalu langganan mendapat jatah satu menteri di kabinet, dari era Presiden Soeharto hingga Jokowi.

Setidaknya ada lima tokoh Bali pernah menjadi menteri.

Mulai dari Ida Bagus Sudjana (almarhum) di era Orde Baru yang menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi (1993-1998).

Selanjutnya di era Reformasi Pembangunan Pemerintahan Presiden Habibie, mantan Gubernur Bali Ida Bagus Oka (almarhum) menjadi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN.

Kemudian di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sosok I Gede Ardika dipercaya menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Baca: Titik-Titik Aksi 22 Mei yang Perlu Dihindari

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali Bali mendapat jatah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang dipercayakan kepada Jero Wacik.

Politikus Demokrat ini kemudian digeser sebagai Menteri ESDM.

Dan saat ini Puspayoga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Mantan Wakil Gubernur Bali ini masih berpeluang kembali menempati jabatan serupa hingga lima tahun mendatang di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Namanya Disebut Masuk Bursa Calon Menteri Asal Bali, Cok Ace Belum Terpikir Jadi Menpar