PDIP Beri Sindiran Keras ke Risma Jelang Pilkada Surabaya 2020, Hal Prinsip Ini yang Jadi Pemicunya
PDIP Beri Sindiran Keras ke Risma Jelang Pilkada Surabaya 2020, Hal Prinsip Inilah yang Jadi Pemicunya
Editor: Mujib Anwar
PDIP Beri Sindiran Keras ke Risma Jelang Pilkada Surabaya 2020, Hal Prinsip Inilah yang Jadi Pemicunya
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC PDIP Surabaya, Sukadar menghimbau agar semua elemen dan kader PDIP menjalin komunikasi yang baik menjelang Pilkada Surabaya 2020.
Termasuk siapa-siapa saja calon dan tokoh yang berpotensi untuk didorong dan dimunculkan menjadi calon wali kota (Cawali) di Pilkada Surabaya yang digelar tahun depan.
"Kami akan mengakomodir suara dari seluruh pengurus anak cabang (PAC) untuk kita jadikan pertimbangan dalam menentukan calon," kata Sukadar, Jumat (14/6/2019).
Sukadar enggan menanggapi potensi PDIP mengusung sosok alternatif dari luar partai, seperti pada Pilkada Surabaya 2010 dan Pilkada Surabaya 2015, dimana PDIP mengusung Tri Rismaharini (Risma).
Menurut Sukadar, walaupun Risma diketahui merupakan sosok yang sukses sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, namun komunikasi Risma dengan PDIP tidak terjalin intensif, alias cukup buruk.
"Sepuluh tahun di dalam pemerintahan Bu Risma ini, komunikasi dengan partai biasa-biasa saja. Gol terakhir memang untuk kepentingan rakyat. Tapi, disamping itu partai politik juga punya kepentingan untuk membesarkan partai," tegas Anggota DPRD Kota Surabaya ini.
Baca: Bilang Awas Kiai PKI Lewat pada Cicit dari Guru Pendiri NU, Salim Ahmad Langsung Dihajar Banser
Baca: Usut Dugaan Korupsi Triliunan di YKP, Kejati Jatim Bidik Dirut PT YEKAPE & Ketua Pengurus Yayasan
Baca: Gadaikan Istri Rp 250 Juta ke Orang Kaya, Setelah Setahun Terjadilah Tragedi Berdarah Salah Sasaran
Baca: Advokat di Surabaya ini Dilaporkan Perkosa Staf Cewek Usai Mandi, Juga Mengancam Bunuh Pakai Pistol
Bahkan, lanjut Sukadar, selama ini komunikasi antara eksekutif dengan partai banyak yang 'putus' dan tidak mulus.
Hal itu, katanya, akan berbeda jika kepala daerah tersebut merupakan kader internal partai.
Sukadar, jika yang menjadi wali kota Surabaya adalah kader sendiri, tentu akan lebih tahu bagaimana visi misi partai dan arah perjuangan partai.