Dorong Transformasi Ekonomi Melalui Koperasi
Dengan membentuk koperasi, kita juga akan lebih mudah mengorganisasikannya. Begitu juga dengan perbaikan di sisi budidaya lewat teknologi
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, PURWOKERTO - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah terkait ekonomi kerakyatan bisa diimplementasikan dengan pembentukan kluster ekonomi, terutama koperasi.
Seperti kebijakan redistribusi aset, Perhutanan Sosial, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Dengan membentuk kluster ekonomi atau koperasi, maka transformasi ekonomi akan lebih mudah untuk dilaksanakan," kata Darmin saat puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 Tahun 2019 di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019).
Di depan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan para Bupati/Walikota se-Indonesia.
Darmin menyebutkan, alokasi KUR dengan bunga murah 7% akan mudah tersalurkan untuk membantu pembiayaan KUMKM.
"Dengan membentuk koperasi, kita juga akan lebih mudah mengorganisasikannya. Begitu juga dengan perbaikan di sisi budidaya lewat teknologi", ujar Darmin dalam keterangan persnya.
Darmin menambahkan, penerima KUR memang individu-individu namun koperasi bisa memberikan daftar nama siapa-siapa UKM yang menjadi anggota koperasi yang layak mendapatkan KUR.
Baca: Kemenkop Dorong Koperasi Beradaptasi dengan Era Industri 4.0
"Saya mencontohkan, dengan transformasi ekonomi, petani tetap melakukan kegiatan menanam. Tapi, dengan perkuatan modal, petani menanam tanaman yang lebih menguntungkan", ucap Darmin.
Darmin menyebut kebijakan redistribusi lahan bisa dilakukan secara maksimal.
Dalam kebijakan Perhutanan Sosial, Darmin menjamin pemerintah membuka akses untuk mengusahakan lahan sosial.
"Hanya saja, itu bukan untuk menebang, tapi untuk menanam dan beternak di atas lahan tersebut", tandas Darmin.
Darmin juga menyatakan bahwa pihaknya melakukan kebijakan peremajaan kelapa sawit rakyat, karet rakyat, kelapa rakyat, hingga coklat rakyat.
"Saat ini, ada sekitar 3,7 juta hektar lahan karet. Itu terlalu besar untuk satu jenis tanaman saja, alias pemborosan lahan. Ke depan, kita lakukan peremajaan dimana separuh dari lahan itu tetap untuk karet, separuhnya lagi bisa ditanami tanaman lain seperti kopi atau coklat", papar Darmin lagi.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi koperasi untuk memasuki era digital.
