TRIBUNNEWS.COM, PURWOKERTO -  Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah terkait ekonomi kerakyatan bisa diimplementasikan dengan pembentukan kluster ekonomi, terutama koperasi.

Seperti kebijakan redistribusi aset, Perhutanan Sosial, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Dengan membentuk kluster ekonomi atau koperasi, maka transformasi ekonomi akan lebih mudah untuk dilaksanakan,"  kata Darmin saat puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 Tahun 2019 di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019).

Di depan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan para Bupati/Walikota se-Indonesia.

Darmin menyebutkan, alokasi KUR dengan bunga murah 7% akan mudah tersalurkan untuk membantu pembiayaan KUMKM.

"Dengan membentuk koperasi, kita juga akan lebih mudah mengorganisasikannya. Begitu juga dengan perbaikan di sisi budidaya lewat teknologi", ujar Darmin dalam keterangan persnya.

Darmin menambahkan, penerima KUR memang individu-individu namun koperasi bisa memberikan daftar nama siapa-siapa UKM yang menjadi anggota koperasi yang layak mendapatkan KUR.

Baca: Kemenkop Dorong Koperasi Beradaptasi dengan Era Industri 4.0

"Saya mencontohkan, dengan transformasi ekonomi, petani tetap melakukan kegiatan menanam. Tapi, dengan perkuatan modal, petani menanam tanaman yang lebih menguntungkan", ucap Darmin.

Darmin menyebut kebijakan redistribusi lahan bisa dilakukan secara maksimal.

Dalam kebijakan Perhutanan Sosial, Darmin menjamin pemerintah membuka akses untuk mengusahakan lahan sosial.

"Hanya saja, itu bukan untuk menebang, tapi untuk menanam dan beternak di atas lahan tersebut", tandas Darmin.

Darmin juga menyatakan bahwa pihaknya melakukan kebijakan peremajaan kelapa sawit rakyat, karet rakyat, kelapa rakyat, hingga coklat rakyat.

"Saat ini, ada sekitar 3,7 juta hektar lahan karet. Itu terlalu besar untuk satu jenis tanaman saja, alias pemborosan lahan. Ke depan, kita lakukan peremajaan dimana separuh dari lahan itu tetap untuk karet, separuhnya lagi bisa ditanami tanaman lain seperti kopi atau coklat", papar Darmin lagi.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi koperasi untuk memasuki era digital.

Baca: KPK Terus Usut Korupsi Pembangunan Kampus IPDN

"Suka tidak suka, koperasi harus sudah masuk ke era digital. Di Jateng, ada beberapa koperasi bagus yang sudah 100% menetapkan sistem digital dalam sistem kerja dan melayani para anggotanya", kata Ganjar.

Ganjar mencontohkan, BMT Sejahtera (Pekalongan), Koperasi Khairul Umah (Rembang), Koperasi Karika (Wonosobo), dan Koperasi Srikandi (Purworejo).

"Itu membuktikan bahwa dengan kekuatan penuh dari anggota, koperasi akan mampu mengembangkan kinerjanya, termasuk di era ekonomi digital", ujar Ganjar.

Ganjar berharap koperasi mampu mengangkat kinerja pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

Sudah banyak produk UKM berkualitas di Jateng yang layak untuk dikembangkan pemasarannya hingga ke pasar global.

Terkait kualitas koperasi di Jateng, Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam membenahi kinerja perkoperasian di wilayahnya.

Baca: Menteri Rudiantara Rancang UKM Indonesia Buat Koperasi Raksasa Dengan Dikaitkan Dijitalisasi

Saat ini, dari jumlah koperasi di Jateng sebanyak 22.422 unit, 3.817 unit diantaranya terdeteksi tidak aktif dan sudah tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi yang sudah dibubarkan tercatat sebanyak 4.012 unit.

"Kalau koperasi seperti itu tidak dibubarkan dan dibiarkan tetap hidup maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi koperasi yang lainnya", tukas Ganjar.

Ketum Dekopin Nurdin Halid menegaskan bahwa koperasi saat ini sudah mampu menjelma menjadi unit usaha moderen dengan menerapkan digitalisasi, terutama dalam hal pelayanan terhadap anggota.

"Ada Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) yang sudah masuk ke jajaran 300 koperasi besar dunia di peringkat 94. Begitu juga dengan Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG)", kata Nurdin.