Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ganjar Pranowo Sebar 30 Agen Antikorupsi di Jawa Tengah

Tak pernah terbayang jika kemudian dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menjadi agen pemberantasan korupsi Jawa Tengah.

Editor: Content Writer
zoom-in Ganjar Pranowo Sebar 30 Agen Antikorupsi di Jawa Tengah
dok. Pemprov Jateng

Jonathan awalnya cuma iseng mendaftar pelatihan antikorupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak pernah terbayang jika kemudian dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menjadi agen pemberantasan korupsi Jawa Tengah.

Jonathan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

Baca: Dituding Serupa dengan AHY Jika Jadi Maju di Pilwakot Solo, Gibran Rakabuming Beri Balasan: Maaf Pak

Pengetahuannya yang dia terima di kelas, mendorongnya mendaftar pelatihan antikorupsi yang diselenggarakan KPK selama dua hari, Sabtu-Minggu (27-28/7) di kampusnya.




Setelah mengikuti pelatihan selama dua hari, dia pun mengikuti Seminar Nasional, Selasa (30/7) sebagai sesi akhir rangkaian acara pelatihan antikorupsi. Namun dia dibuat terkejut karena dikukuhkan sebagai Agen Antikorupsi oleh Ganjar yang hadir memberikan keynote Speech.

"Kaget, soalnya ini tidak direncanakan. Tapi memang benar begitu karena kalau hanya berteori tanpa praktek maka nonsen. Harus bisa memberikan perubahan pada bangsa untuk lebih baik. Sekecil apapun yang saya bisa lakukan, akan saya lakukan," katanya.

Apalagi materi pencegahan korupsi telah dia terima bersama 30 peserta pelatihan lain. Critikal Thinking, pengertian korupsi, modus operandi, dan sosilalisasi kepada masyarakat. Namun satu materi yang terus terngiang di benaknya yakni ketika menerima materi Critical Thinking, yakni soal keinginan yang berlebihan.

Jonatan memberi contoh, ketika mengurus perizinan usaha misalnya, yang normalnya selesai dua hari namun kita menginginkan selesai dalam sehari.  Maka akan muncul syarat "khusus" dari pemberi izin, dan yang mengurus akan berupaya memenuhinya.

BERITA TERKAIT

"Itulah keinginan yang berlebihan. Makanya kita harus bertindak sewajarnya. Jangan ingin dilayani lebih dan jangan melayani lebih. Sewajarnya. Kita juga dilatih untuk sosialisasi yang sederhana untuk memberikan pemahaman minimal pada kawan dan tetangga," katanya.

Dengan pelatihan antikorupsi selama dua hari itu diharapkan Jonatan dan 29 kawannya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat agar berani melaporkan praktik korupsi.

Oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Agen Antikorupsi Jateng tersebut untuk memperkuat rantai-rantai pencegahan korupsi di Jawa Tengah.

"Ini menarik karena yang melakukan mahasiswa. Di era yang milenial ini merekalah yang akan memenuhi di ruang medsos yang saya yakin akan menular pada sikap," kata Ganjar.

Baca: Sore-sore Ganjar Main Bola Bersama Anak-anak Pengidap HIV AIDS

Apalagi sikap dasar mahasiswa, kata Ganjar adalah pemberontak terhadap ketidakberesan. Keberanian mahasiswa dan sikap kritisnya itulah yang jadi modal besar gerakan agen ini. "Saya rasa ini harus ditiru kampus-kampus lain. KPK punya banyak program untuk itu," katanya.

Terlebih di Jawa Tengah, kata Ganjar saat ini sedang diterapkan pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Setidaknya ada 23 SMA dan SMK yang dijadikan percontohan penerapan kurikulum antikorupsi.

Baca: Gubernur Ganjar Ungkap Adanya ASN di Pemprov Jateng yang Terpapar Radikalisme

"Gerakan itu didukung dengan pembentukan Komite Integritas dan Tunas Integritas Jateng. Penyuluhan antikorupsi yang berafiliasi dengan KPK dan bersertifikat. Juga gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang merangkul Pramuka, Dharmawanita dan PKK, materi integritas dengan mengundang pemateri dari KPK," katanya.

Melengkapi gerakan berbasis masyarakat itu, juga dibuat gerakan di kalangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi tagline Ganjar, Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Secara aplikatif, hal-hal tersebut didampingi dengan keterbukaan informasi dan pelatihan terhadap kepala daerah.

"Hanya Jawa Tengah yang setelah pelantikan kepala daerahnya dikirim ke KPK untuk pendidikan antikorupsi," katanya.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas