TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penandatanganan pengusahaan jalan tol (PPJT) tol Semarang-Demak bisa dilakukan September 2019.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan proses penandatanganan kontrak masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar proyek jalan tol tanggul laut ini bisa mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Baca: PTPP, WIKA, dan Misi Mulia Metrical Ditunjuk Garap Proyek Tol Semarang-Demak

“Penandatanganan PPJT akan dilakukan serentak pada September 2019 dengan dua bentuk perjanjian lainnya yakni penandatanganan bersama Kementerian Keuangan sebagai penjamin dan kredit investasi bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII),” jelas Danang dalam keterangan resmi, Senin (12/8/2019).

Pembangunan tol ini berfungsi sebagai tanggul laut di pantai utara Kota Semarang untuk mencegah banjir rob yang kerap menggenangi di wilayah Genuk, Kaligawe, dan sekitarnya.

“Harapannya pembangunan tol ini sekaligus merevitalisasi kawasan industri di sana. Begitu jalan tolnya dibangun kawasan industri tidak lagi terdampak rob, sehingga bisa kembali membangkitkan ekonomi kawasan," kata Danang.

Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi sekitar Rp 15,3 triliun ini ditargetkan akan berlangsung selama 2 tahun.

Pembangunan jalan tol Semarang-Demak membutuhkan lahan seluas 1.887.000 meter persegi.

Lahan dibagi menjadi dua seksi, yatu seksi I Kota Semarang dan Seksi II Kabupaten Demak.

Secara teknis Jalan Tol Semarang-Demak direncanakan memiliki empat simpang susun yaitu Kaligawe, Terboyo, Sayung dan Demak.

Kecepatan rencana 100 Km/jam dengan arah pelebaran pada jalan tol ini adalah pelebaran ke dalam dengan jalur awal 2x2 dan jalur akhir 2x3.