TRIBUNNEWS.COM - Pascakerusuhan di Manokwari, Polda Jawa Timur memanggil perwakilan tiga ormas.

Sementara, Gubernur Papua, Lukas Enembe memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berikut berita terbaru pasca kerusuhan di Papua sebagaimana dirangkum Tribunnnews.com, Rabu (21/8/2019):

1. Perwakilan Ormas Minta Maaf

Ormas di Surabaya yang menuding mahasiswa asal Papua merusak bendera Merah Putih meminta maaf.

Sebab, kedatangan mereka ke Asrama Mahasiswa Papua, Sabtu (17/8/2019), telah membuat aparat membawa mahasiswa Papua ke kantor polisi dan sempat terlontar kata-kata berbau rasis.

Baca: Kronologi Lengkap Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Versi Polisi, Sebab Kerusuhan Papua

Hal inilah yang menjadi pemicu kerusuhan di Papua, Senin (19/8/2019).

Salah satu anggota ormas, Tri Susanti mengatakan, pihaknya tak berniat mengusik warga Papua yang berada di Surabaya.

“Kami atas nama masyarakat Surabaya dan rekan-rekan ormas menyampaikan permohonan maaf,” ujar Tri sebagaimana dikutip dari Kompas Petang di KompasTV, Selasa (20/8/2019).

Kericuhan yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, berawal dari informasi adanya perusakan bendera Merah Putih.

Sejumlah anggota ormaspun mendatangi asrama mahasiswa Papua dan menuding mereka yang melakukan hal tersebut.

Tri mengatakan, ormas tidak terima jika bendera Merah Putih dilecehkan.

“Kami hanya ingin bahwa Papua ini Indonesia. Kami hanya mau bendera Merah Putih,” kata Tri.

“Jadi tujuan utama kami untuk Merah Putih dan berdampak seperti itu,” lanjut dia.

Tri mengatakan, ada pihak yang sengaja membesar-besarkan hal tersebut sehingga banyak pihak yang terprovokasi.

2. Polda Jatim Minta Ormas Tak Telan Informasi Mentah-mentah

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, kepolisian dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah bertemu dengan sejumlah anggota ormas.

Pihaknya pun mengimbau semua pihak bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur.

Baca: Kerusuhan di Papua, Jubir Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak Pamer Foto Naik Vespa di Manokwari

Kepada ormas tersebut, kepolisian menekankan untuk tidak menelan informasi mentah-mentah.

“Tentu harus dikroscek, sumber jelas, lalu baru ditanyakan ke sumbernya. Maka jangan termakan hoaks yang mempengaruhi opini publik yang menyebabkan gesekan terjadi,” kata Frans.

Frans memastikan, kepolisian akan melakukan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang memprovokasi.

Untuk itu, Polda Jawa Timur akan bekerja sama dengan berbagai pihak, dari unsur pemerintah hingga ormas untuk mewujudkannya.

“Tanpa dukungan seluruh masyarakat Jawa Timur, apa yang kita inginkan tidak tercapai. Maka kami juga minta ormas saling menjaga,” kata Frans.

3. Gubernur Papua Sebut Pernyataan Jokowi Tidak Tegas

Gubernur Papua, Lukas Enembe, memberikan komentar mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo atas kerusuhan yang terjadi di Papua pada Senin, (19/8/2019) silam.

Menurut Lukas, pernyataan Jokowi tidak tegas dan belum bisa mengobati hati warga Papua.

Bahkan, jika aksi persekusi masih terjadi di Indonesia, Lukas mengaku akan menarik semua mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Tanah Cendrawasih tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Lukas saat ditemui tim Tribunnews, Selasa (20/8/2019).

Menurut Lukas, persoalan rasisme terhadap warga Papua lebih khusus mahasiswa yang kuliah di Jawa Timur, tidak bisa diselesaikan dengan hanya minta maaf.

Proses hukum harus tetap diberlakukan bagi pelaku rasis agar kejadian serupa tidak berulang.

“Masalah rasisme terhadap masyarakat Papua tidak bisa diselesaikan dengan hanya meminta maaf. Tapi harus ada proses hukum bagi oknum-oknum pelaku, agar hal yang sama tidak terulang lagi,” kata Lukas Enembe, usai melantik sejumlah pejabat eselon III dan II di lingkungan Pemprov Papua, Selasa (20/8/2019).

Baca: Lukas Enembe Sebut Warganya Cinta Gus Dur, Ini yang Pernah Dilakukan Presiden Ke-4 Itu untuk Papua

Menurut Lukas, harus ada penanganan yang serius bagi para pelaku rasisme yang meneriaki mahasiswa Papua dengan kata atau kalimat tak pantas.

“Masalah ini tidak bisa disederhanakan begitu saja, karena sudah terjadi bertahun-tahun, jadi harus ada proses hukum untuk efek jera,” kata Gubernur Papua.

Lukas juga memandang pernyataan Presiden Jokowi tidak tegas dan tidak bisa mengobati hati masyarakat Papua.

“Mestinya Presiden segera perintahkan penegak hukumnya untuk tangkap para pelaku, karena ini bukan masalah baru, tapi sudah berulang-ulang, pemain sepak bola Papua juga sering diserang dengan rasis,” imbuhnya.

4. Politikus PDIP Tuding Benny Wenda sebagai tokoh di Balik Kerusuhan Papua

Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, menyebutkan nama Benny Wenda sebagai tokoh di balik kerusuhan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini.

Kader PDI-P itu beranggapan, kerusuhan di Papua berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda.

Effendi mengatakan, rangkaian insiden rusuh yang bermula dari tindakan represif polisi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, telah didesain untuk menciptakan kerusuhan.

"Dugaan saja bahwa ini di bulan ini, di belahan dunia lainnya juga sedang mereka lakukan pergerakan," kata Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

"Ada pergerakan politik mereka. Di belahan Melanesia sana sedang ada sebuah konferensi yang sifatnya dalam rangka memunculkan isu Papua Barat merdeka."

"(Mereka) kelompok masyarakat Papua, yang dikomandani oleh Benny Wenda yang sekarang ada di Oxford, Inggris," ungkapnya.

Menurutnya, ada tujuan yang akan dicapai jika kerusuhan terus berlangsung.

Isu Papua Barat merdeka akan terus digelorakan, bahkan hingga dunia internasional, melalui argumen pemerintah melakukan tindakan represif dan rasisme terhadap warga Papua.

Bisa saja, kelompok Benny Wenda membawa persoalan tersebut ke sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya menduga seperti itu, karena ini di bulan yang sama, ada benang merahnya itu, jadi dia proxy sekali, betul-betul didesain, model isu internasional seperti ini pengalangan opininya dan ini puncaknya di bulan Desember ketika mereka maju di General Assembly (Majelis Umum) di PBB," kata Effendi.

Baca: Soal Rusuh di Papua, Jokowi Direncanakan ke Papua, Prabowo Minta Kader Gerindra Tenangkan Situasi

Untuk itu, dirinya mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh persoalan tersebut.

"Saya ingatkan sekali lagi pemerintah jangan kecolongan. Kita adalah wakil tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tapi hati-hati, justru media itu juga yang akan lakukan untuk menyudutkan posisi tawar kita," paparnya.

(Tribunnews/Daryono) (Kompas.com/B Ambarita)