TRIBUNNEWS.COM, SINGARAJA - Rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng mulai menunjukkan perkembangan signifikan.

Setelah pihak konsorsium melakukan Feasibility Study (FS), kini Kementerian Perhubungan RI melakukan peninjauan rencana lokasi pembangunan bandara.

Ada dua wilayah yang dikunjungi oleh Tim Evaluasi dari Kementerian Perhubungan, yakni Desa Bukti dan Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng.

Berdasarkan kajian konsorsium, total lahan yang diperlukan untuk membangun Bandara Bali Utara seluas 400 hektare.

Baca: Truk yang Kecelakaan Kelebihan Muatan Hingga 25 Ton, Berpotensi Akan Ada Tersangka Baru

Pantauan Tribun Bali di lokasi, Tim Evaluasi dari Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Febi Oki Wahyudi pertama melakukan peninjauan di Dusun Sanih, Desa Bukti, atau lebih tepatnya di sekitar Home Stay Papaya.

Menurut Feasibility Study pihak konsorsium, wilayah tersebut merupakan ujung timur bandara.

Tim Evaluasi kemudian bergerak menuju ke wilayah bekas lokasi sirkuit motor cross di Desa Kubutambahan, atau lebih tepatnya di sebelah selatan pompa bensin Desa Kubutambahan.

Wilayah ini rencananya akan menjadi ujung barat bandara.

Sementara untuk landasan (runway), rencananya akan dibuat secara bertahap. Landasan menghadap ke arah timur dan barat.

Pada tahap pertama, kata Wahyudi, landasan akan dibuat sepanjang 2.800 meter dan lebar 45 meter.

Landasan sepanjang ini, nantinya dapat dilintasi oleh pesawat dengan tipe Boeing 737.

Jumlah penumpang per tahunnya ditarget mencapai 6 juta orang.

Bila bandara ini dirasa mulai padat, barulah dilakukan pembangunan landasan tahap kedua. Rencananya panjang landasan tambahan 920 meter.

Baca: Pabrik Esemka di Boyolali Mampui Prodiuksi 18 Ribu Unit per Tahun, Pikap Bima Dirilis Perdana

Sehingga bila ditotalkan, panjang landasan bandara di Bali Utara nantinya mencapai 3.720 meter.

Pada pembangunan tahap kedua ini, pesawat tipe Airbus 330 pun nantinya dapat melintas di landasan tersebut, atau mampu menurunkan penumpang mencapai 13 juta per tahunnya.

Wahyudi menegaskan, pihaknya turun ke lokasi hanya untuk mencocokan hasil Feasibility Study pihak konsorsium, dengan kondisi di lapangan.

Karenanya, pihaknya belum dapat memastikan, apakah gambar lokasi dari pihak konsorisum itu nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk membangun Bandara Bali Utara atau memakai gambar lain.

"Kami masih melihat visual di lapangan. Nanti akan kami cocokkan lagi. Belum bisa dipastikan ya. Kalau kajian sudah dievaluasi dan tidak ada masalah, bisa kami terbitkan penlok-nya (penentuan lokasi). Kami hanya mengecek kecocokan data dengan kondisi di lapangannya saja sekarang, belum cek berapa pemukiman yang terdampak," ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan AP, mengatakan hasil evaluasi dari tim ini nantinya akan dilaporkan lagi ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya penetapan lokasi (penlok) bandara.

Saat disinggung sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan, Gunawan menyatakan pastinya akan dilakukan.

Namun sosialiasi baru dilakukan bila penlok sudah diterbitkan.

Baca: Alami Kondisi Langka, Bola Mata Bocah Asal Bandung Bisa Berubah-ubah Warna dalam Sehari

"Kami bekerjasama dengan perangkat daerah seperti kecamatan, desa adat dan desa dinas. Kalau sudah ada penlok tentu perintah kementerian adalah kewajiban daerah untuk memberikan apa yang disebut dengan sosialisasi," ucapnya.

Sebelumnya, pihak konsorsium yang terdiri dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero) dan Perusahaan Daerah (Perusada) Provinsi Bali melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng di Kantor Bupati Buleleng, Selasa (27/8/2019).

Presiden Direktur PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Lukman Hidayat menjelaskan, pihaknya telah melakukan Feasibility Study untuk menilai kelayakan lokasi yang akan dijadikan tempat berdirinya bandara.

"Kami melihat lagi kondisi lapangan karena kami sudah membuat Feasibility Study. Kami ingin memastikan bahwa Feasibility Study yang kami buat itu sudah mengakomodisi dengan kondisi di lapangan sehingga tidak ada yang salah di belakang hari. Sambil tentu proses-proses lain yang perlu kami selesaikan sampai dengan nanti penetapan sebagai pemrakarsa sedang kami lakukan terus," jelasnya.

Baca: Balas Ejekan Bau Pesing Dari Farhat Abbas, Hotman Paris Minta Kesaksian Vanessa Angel, Harum Gak Gue

Lukman Hidayat menyebutkan, mekanisme pembangunan bandara ini hanya dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Untuk itu Luman Hidayat mengaku pihaknya siap untuk berinvestasi.

Bila pemerintah kabupaten hendak ikut menanam modal, maka pihak konsorisum bisa menerima.

Namun sejauh ini diakui Lukman Hidayat, belum ada pembicaraan terkait penanaman modal tersebut.

Relakan Tanah Warisan

Ditemui disela-sela peninjauan, seorang warga Dusun Sanih, Desa Bukti, Gede Sawitra (67), mengaku setuju bandara dibangun di wilayah Kubutambahan.

Meskipun berdasarkan hasil Feasibility Study konsorsium, lahan miliknya juga ikut terdampak.

Dikatakan Sawitra, lahan perkebunan seluas 60 are miliknya itu merupakan warisan dari nenek moyangnya.

Baca: Hotman Paris Beberkan Kronologi Perdebatan Nikita Mirzani dengan Elza Syarief: Saya Pahlawan Malah

Ia mengaku merelakan tanah warisan tersebut, asalkan pemerintah mau membelinya dengan harga yang sesuai.

Ia juga berharap nantinya bisa bekerja di bandara tersebut, kendati hanya sebagai tukang sapu.

"Tiang hanya mendengar kabar katanya akan ada bandara. Tapi lokasi persisnya tiang ten uning (saya tak tahu). Belum ada sosialisasi. Hanya sebatas kabar saja akan ada bandara. Asal harganya cocok, saya kasi tanahnya dibeli. Nanti saya minta pekerjaan sebagai tukang sapunya," ucap Sawitra sembari tertawa.

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul UPDATE Rencana Pembangunan Bandara Bali Utara, Butuh Lahan 400 Hektare, Lokasi Ini Ditinjau