Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Fokus Reformasi Birokrasi Ala Pemprov Jawa Barat: Pembenahan Manajemen SDM dan e-Governance

Sejumlah terobosan dan target percepatan oleh Gubernur dan Wagub Jawa Barat dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Fokus Reformasi Birokrasi Ala Pemprov Jawa Barat: Pembenahan Manajemen SDM dan e-Governance
Pemprov Jabar
Fokus Reformasi Birokrasi Ala Pemprov Jawa Barat. 

Selain penyesuaian organisasi dengan RPJMD 2019, reformasi birokrasi mampu meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan. Hasilnya, diharapkan proses pembangunan akan berjalan dengan efektif, efisien, dan cepat.

“Tentunya pemerintahan kami harus berusaha meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas layanan karena tujuannya itu untuk masyarakat. Masyarakat bisa lebih sejahtera dengan pelayanan birokrasi, pelayanan baik,” kata Daud.

Selaras dengan berbagai pembenahan pada manajemen SDM, Pemdaprov Jawa Barat bertekad akan sepenuhnya menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk e-Planning dan e-Budgeting pada 2020 mendatang.

Daud juga mengatakan meski penerapannya baru sepenuhnya dilakukan pada 2020, namun proses ini sudah mulai bergulir sejak penggunaan APBD 2018.

"E-Budgeting rencananya 2020 tapi sudah kita terapkan untuk anggaran 2018, sehingga kami bisa pantau anggarannya berapa dan sejauhmana penyerapannya," katanya.

Menurutnya penerapan e-Budgeting ini tidak menemui kendala mengingat pihaknya memiliki ASN berkeahlian khusus terkait sistem ini.

Menurutnya dengan penerapan sistem ini maka pimpinan bisa memantau langsung anggaran tanpa harus menggelar rapat. Terutama urusan penyerapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Dengan e-Budgeting, gubernur tidak perlu sering bertemu dan menggelar rapat karena dengan data ini sudah dapat dilihat dan diketahui saat itu juga. Sehingga, soal serapan pun dapat terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, akan lebih mudah pula mendorong untuk anggaran diserap. Begitu juga volumenya," tuturnya.

Terkait penerapan SPBE pihaknya terus melakukan penguatan dan koordinasi terutama penyiapan SDM, sistem dan payung hukum yang membuat tim Diskominfo Jabar bisa bekerja maksimal.

"Adapun langkah-langkah lanjutan penerapan masalah ini adalah adanya presepsi yang sama, makanya kita sudah melakukan rakor dengan masukan dari Kementerian Kominfo dan PAN RB. Ini akan dibahas berbagai sisi dan sarana untuk sampaikan informasi, termasuk sistem jaringan dan konten yang menjadi kewajiban dinas-dinas terkait," katanya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas