TRIBUNNEWS.COM, Sidoarjo - Luapan lumpur Sidoarjo yang juga dikenal dengan Lusi, sudah terjadi selama 13 tahun. Lokasinya terletak di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi awal kejadian terletak sekitar 200 meter dari sumur pengeboran gas Banjar Panji-1 milik PT Lapindo.

Lusi merupakan fenomena kebencanaan baru di bumi. Walaupun sejak 2014 intensitas semburannya mengalami penurunan, namun masih bersifat fluktuatif, sehingga masih tetap bertenaga dan masih mampu menimbulkan ancaman.

Dampak semburan lumpur Sidoarjo ini, sangat menimbulkan kebencanaan luar biasa terutama bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Banyak yang kehilangan sumber penghidupan dan tempat tinggal, berikut dengan permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) dibentuk melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2017 dan kini berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Ditemui saat Seminar Semburan Lumpur Sidoarjo di Bandung (18/09), Kepala PPLS Jefry Recky Pattiasina berupaya mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan Lusi serta menganalisa manfaat apa yang bisa digali dan diperoleh dari semburan Lusi.

Seminar dengan tema "Hidup Sinergi Bersama Lusi" ini bertujuan untuk mengkaji dinamika geologi, infrastruktur dan pemanfaatan lumpur serta penyampaian informasi dan menggali potensi lumpur untuk memperoleh masukan dalam rangka pengendalian Lumpur Sidoarjo yang efektif dan efisien.

"Sangat diharapkan nantinya ada inovasi dalam hal pengendalian Lusi dari pusat semburan hingga muara. Nantinya tentu ada perubahan paradigma dalam melihat Lusi sebagai potensi, bukan bencana semata," ujar Jefry.

Jefry menambahkan harapannya melalui acara ini didapat berbagai informasi dan gagasan tentang pengendalian lumpur, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan menganalisa dengan tepat serta menerapkan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Lusi.

Acara ini juga membahas beberapa permasalahan yang belum tuntas terkait Lusi, antara lain sertifikasi aset tanah atas pembelian tanah dan bangunan warga terdampak, penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan dalam peta area terdampak, perkara hukum yang masih dalam proses penyelesaian, peremajaan peralatan pompa yang rata-rata sudah berusia lebih dari 10 tahun, pengendalian banjir dan pengkajian batas wilayah kerja peta area terdampak.

Acara ini melibatkan berbagai stakeholders terkait, termasuk akademisi dari perguruan tinggi di Indonesia.

Seminar ini menghadirkan Prof. Hardi Prasetyo (Kepala BPLS tahun 2016-2017), Handoko Teguh Wibowo (Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengda Jatim), DR. Ria Asih (Ahli Geoteknik), Prof. Iwan Krisdasantausa (Ahli Teknik Sipil), DR.Heryadi Rahmat (masyarakat Geowisata Indonesia), Lasino (Puslitbang Perumahan dan Permukiman) serta Mudjiadi (mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Air) yang bertindak sebagai moderator.