“Banyak pihak yang tidak dikasih kesempatan bicara seperti keluarga yang mewakili korban-korban, perwakilan anak dan juga perempuan. Malah yang bicara yang tidak mewakili siapa,” tandas dia.

Semestinya, tokoh penting yang diundang, diantaranya tokoh pembela HAM, Gereja, Perempuan dan anak diberikan kesempatan untuk berbicara.

“Tapi tiga orang yang bicara bukan mewakili siapa-siapa, semua kecewa dengan ini,” ungkapnya.

Ia juga menyayangkan sikap Bupati Jayawijaya yang tak memberikan kesempatan kepada pihak Komnas HAM dan pihak korban untuk berbicara.

“Untuk apa kami diundang, kalau tidak diajak bicara, mestinya Pak bupati tak undang saja,” tukasnya.

Ia juga menyayangkan sikap Menkopolhukam yang tak bersedia berdialog.

“Menkopolhukam jangan anggap maslaah Papua masalah kecil, karena saat peristiwa 23 September sudah ada teriakan merdeka,” tuturnya.

Baca: Gelombang Warga Pendatang yang Eksodus Keluar Papua Disebut Sudah Tak Ada Lagi

Sedangkan Fredy Huby mewakili Suku Mukoko berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan semua pihak korban, baik itu non Papua maupun orang asli di Wamena.

“Kalau bisa Panglima dan Kapolri kembali kesini untuk tatap muka dengan para korban secara langsung, agar apa yang disampaikan bisa didengar secara pangsung dan disampaikan kepada Presiden,” harapnya.