Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Larangan Penyandang Disabilitas Maju di Pilkada Dinilai Diskriminatif

Penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan maju di kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Larangan Penyandang Disabilitas Maju di Pilkada Dinilai Diskriminatif
Surya/Hayu Yudha Prabowo
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan maju di kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku penyelenggara pemilu, diminta memfasilitasi hal tersebut.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto mengatakan selama ini KPU RI beserta jajaran telah berlaku diskriminatif, karena melarang penyandang disabilitas mencalonkan diri di kontestasi Pilkada.

"Mereka (penyandang disabilitas,-red) seharusnya diberi ruang, didorong sekaligus diberi kepercayaan dan kesempatan tampil di konstestasi pilkada serentak," kata dia, Rabu (9/10/2019).

Sebelum penyelenggaraan Pilkada 2018 lalu, KPU RI mengeluarkan Keputusan KPU No.231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Baca: Wistawan Lokal dan Mancanegara Tumpah Ruah Dalam Kemeriahan Nusa Penida Festival 2019

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 10 Oktober 2019 Capricorn Bertengkar, Hari Pisces Menyenangkan

Baca: Gubernur Papua Sesalkan Kurangnya Pemberitaan Media soal Pengungsi Nduga: Sudah Tahu tapi Dibiarkan

Baca: Pengurus Masjid Al-Falah Jelaskan Duduk Perkara Ninoy Karundeng yang Mengaku Disekap

Rujukan KPU membuat aturan itu, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dia menilai, memasukkan penyandang disabilitas di kategori tidak mampu jasmani dan rohani dalam keputusan KPU justru bertentangan, dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut dia, syarat calon yang sehat jasmani dan rohani harus ditafsirkan secara luas dan holistik. Dia meminta KPU untuk tidak menjustifikasi para
penyandang disabilitas, sebaga orang yang tidak sehat dan seolah-olah diterjemahkan sebagai orang yang sedang sakit.

"Paradigma pemikiran yang stigmatisasi dan diskriminatif seperti ini harus dirubah. Cara pandang yang partisan hanya akan mendelegitimasi kemampuan dan kapasitas penyandang disabilitas," kata dia.

Jika mengacu kepada UUD 1945, selaku konstitusi Negara Indonesia, dia menjelaskan, aturan itu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum termasuk pilkada.

Dia menambahkan, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan kapasitas di atas rata-rata dan memiliki gagasan menarik dalam membangun sebuah kota.

Namun, selama ini, terutama di kontestasi pilkada, penyandang disabiltas kerap dipandang sebelah mata dan tidak ada kemauan untuk mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju dalam konstestasi pilkada.

"Tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju sebagai calon pemimpin di konstestasi pilkada," tambahnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas