Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto
TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA- Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Hanum Rais diundang mengikuti rapat paripurna terkait pembantukan alat kelengkapan DPRD DIY. Namun, hingga kini,kehadiran Hamun dalam rapat tersebut belum bisa dipastikan.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DIY dari FPAN, Suharwanta, Senin (14/10/2019). “Belum ada konfirmasi, kami harapkan semua kader hadir,” urainya.

Baca: Hanum Rais Tuding Penusukan Wiranto Hanya Settingan, Ali Ngabalin: Jangan Jadi Manusia Berhati Busuk

Perlu diketahui, putri Amien Rais yang juga anggota DPRD DIY, Hanum Rais dilaporkan ke polisi terkait postingan di akun Twitter-nya. Tweet itu diduga berkaitan dengan insiden penusukan terhadap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto.

Suharwanta menegaskan fraksi PAN di DPRD DIY menghormati proses hukum terkait pelaporan Hanum Rais ke polisi. Suharwanta yang juga salah satu pimpinan di DPW PAN DIY ini juga menyebut cuitan di Twitter Hanum merupakan hak pribadi.

Baca: Komentari Insiden Wiranto Ditusuk Settingan, Siapa Hanum Rais Sebenarnya? Ini Fakta-fakta Sosoknya

“Masing-masing punya hak pribadi dalam menyikapi sebuah peristiwa. Itu hak statemen mbak Hanum. Kalau diLaporkan itu juga hak yang melaporkan,” ujarnya.

Suharwanta menjelaskan, pihak partainya juga menghormati semua kepentingan dan juga proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Dia juga mengatakan, partainya memiliki mekanisme tertentu dan dalam kasus ini tidak ada pelanggaran apapun.

Baca: Kasus Cuitan Hanum Rais, Dosen UGM : Saatnya Buktikan Ucapan Amien Rais Hukum Tak Tebang Pilih

“Sekali lagi ini adalah hak mbak Hanum. Tidak ada yang melanggar, hormati semua. Kami juga menhormati koridor aturan yang ada, hak pribadi dan seseorang,” paparnya.

Disinggung adanya sanksi bagi Hanum jika terbukti ada pelanggaran, Suharwanta menegaskan pihaknya tidak bisa berandai-andai. Pihaknya menunggu proses hukum dalam penanganan kasus tersebut. “Tidak ada hubungan (dengan)kedewanan. (Jadi) jangan berandai-andai, tunggu prosesnya,” tegasnya.

Adapun, partainya memang tidak memiliki aturan tertulis mengenai cuitan dan juga perilaku dalam media sosial. Dia mengembalikan hak berpendapat ini sebagai hak setiap warga negara, untuk itu maka setiap kader partai memang dituntut untuk dewasa dalam mensikapi.

Baca: Diduga Sebar Hoax & Ujaran Kebencian Soal Wiranto, Hanum Rais, Jerinx, dan Jonru Ginting Dilaporkan

“Belum punya kebijakan apapun, tetapi kader tahulah batas-batas yang dilakukan sebagai warga negara. Semua kami anggap dewasa. Semoga (kasus ini) mendewasakan kita semua, itu saja,” kata dia.

Disinggung terkait dengan penurunan elektabilitas partai, Suharwanta juga sedikit berkomentar. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pendapat atau arah yang merugikan partai. Hal ini karena pihak partainya belum membaca secara keseluruhan hubungan kasus ini dengan popularitas atau elektabilitas.

“Belum ada survei atau jajak pendapat. Kalau resonansi ada, tetapi merugikan partai atau tidak belum sampai ke sana,” jelasnya.