TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyerangan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan  (Menko Polhukam) Wiranto merupakan bukti yang kesekian kali kegagalan intelijen negara.

Sebab itu, tokoh-tokoh dari Aceh hingga Papua menginginkan Badan Intelijen Negara (BIN) kembali dipimpin oleh sipil sebagaimana pada era Bung Karno saat BIN dikepalai Dr Soebandrio (1959-1965), dan Assad Ali sebagai Wakil Kepala BIN belum lama ini.

Bukti gegagalan sebelumnya adalah rusuh Papua, serta aksi demonstrasi massa yang berujung kerusuhan pada 21 Mei dan 22-23 September 2019 di Jakarta.

"Kita apresiasi jika Kepala BIN dari sipil, dalam hal ini Bapak Suhendra Hadikuntono," ujar Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Markus Yenu kepada media yang menghubunginya dari Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Baca: Calon Menteri Akan Segera Diumumkan, Simak Susunan Acara Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Dengan dipimpin sipil yakni Suhendra Hadikuntono, kata Markus, maka pendekatan yang dilakukan BIN, terutama terhadap Papua dan Papua Barat akan lebih humanis atau manusiawi.

"Dengan pendekatan humanis, niscaya rakyat Papua akan lebih dimanusiakan," jelasnya.

"Saya apresiasi jika ada supremasi sipil. Jangan semua lembaga dipimpin oleh figur polisi atau militer," sarannya.

Ia menegaskan apresiasinya jika benar BIN dipimpin oleh sipil.

"Selama BIN dipimpin oleh tentara atau polusi, Papua tetap bergejolak. Kini saatnya sipil memimpin BIN," tegasnya.

Sipil, lanjut Markus, tentu punya mind frame (pola pikir) yang berbeda, sehingga dalam operasi intelijen akan lebih humanis, serta mengedepankan prosperity approach (pendekatan kesejahteraan) daripada security approach (pendekatan keamanan) yang selama ini terbukti gagal.

"Kalau Papua mau beres, salah satu simpulnya adalah Kepala BIN dari sipil," tandasnya.