TRIBUNNEWS.COM - Viralnya anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar masih ramai dipertanyakan dalam linimasa sosial media.

Dalam unggahan di akun instagram pribadinya, Anggota DPRD DKI Jakarta, Wiliam Aditya Sarana menulis bahwa murid di sekolah DKI Jakarta disuplai 2 kaleng lem aibon setiap bulan.

Berikut tulisan di caption William Sarana mengenai anggaran lem aibon :

"Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta. Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. ⁣Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulanya? Tolong jelaskan. ⁣Note: Jika tulisan ini viral berikut adalah link anggaran lem aibon tersebut. Jangan sampai Pemprov DKI takedown lagi APBD nya dari website mereka"

Baca: Lem Aibon Muncul di Anggaran, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Itu Hanya Kebetulan

Setelah postingannya viral dan menjadi trending di twitter, Tribunnews.com menghubungi Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat untuk mengkonfirmasinya.

Menurut keterangan beliau pemberian dua kaleng lem aibon setiap bulan tidak benar.

"Oh itu enggak mungkin, di dalam penyesuaian (anggaran) nanti lem aibon itu sudah tidak ada,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu (30/10/2019).

Melalui unggahan di instagram pribadinya William pun membeberkan bahwa website APBD DKI tidak bisa dibuka setelah viralnya anggaran lem aibon. 

Dalam kicauan di twitter yang ia unggah di akun instagramnya, ia menanyakan terkait link APBD ditutup dan ia akan membukanya demi transparasi anggaran Jakarta.

Tribunnews.com pun menanyakan terkait link APBD DKI yang tidak bisa dibuka kepada Syaeful, ia mengaku tidak tahu mengenai link APBD yang tidak bisa dibuka.

"Wah tidak tahu untuk itu harus tanya ke Bappeda, karena domainnya bukan di tempat saya," ujarnya.

Cerita awal mengenai 2 komponen yang disorot, Syaefuloh Hidayat menjelaskan bahwa 2 komponen yang dicantumkan oleh suku dinas itu adalah alat laboratorium dan ATK.

Baca: Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, Ini Penjelasan Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Syaefuloh menjelaskan memang ada komponen seperti lem aibon dan bolpoin yang terlalu besar karena memang belum diganti sesuai usulan dari sekolah.

“Sama juga yang ada dengan cerita bolpoin segala macam itu di dalam sistem e-budgetingnya belum diganti sesuai usulan sekolah dan memang terlihat ada komponen yang terlihat terlalu besar, dan itu bisa saya pastikan itu adalah komponen penyusunan sementara yang diinput oleh suku dinas karena usulan real dari masing-masing sekolah masih dalam proses penyusunan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan anggaran pendidikan untuk belanja operasional pendidikan tahun lalu tidak ditemukan adanya anggaran lem aibon.

Sebelumnya diberitakan dari Kompas.com, Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyebut ada berbagai kejanggalan anggaran Pemprov DKI Jakarta dalam rapat KUA-PPAS.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Awalnya, William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Baca: Lem Aibon, Anies, APBD DKI, Tiba-tiba Jadi Trending di Google

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis. Sebab, Pemrov tak membuka secara gamblang detail dalam setiap kegiatan yang dianggarkan.

(Tribunnews.com/Inza Maliana)