Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNNEWS.COM, CIREBON - Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengimbau kepada dua camat di Kabupaten Cirebon yang dicekal untuk berpegian ke luar negeri agar mematuhi aturan hukum berlaku.

"Kami mendukung upaya lembaga yang ingin memberantas korupsi. Tetapi kami pun akan memberikan bantuan hukum bila diperbolehkan," kata Imron di Kecamatan Sumber, Kamis (31/10/2019).

‎Imron menambahkan, terkait kasus tersebut seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Cirebon diminta untuk bekerja seperti biasa dan tetap membangun daerah.

"‎Jangan sampai permasalahan ini terus menyusutkan semangat bekerja, kami akan fokus, sambil melakukan evaluasi‎," katanya.

‎Perpanjangan masa pencekalan yang diterapkan oleh KPK, dilakukan selama enam bulan kedepan, terhitung mulai dari 24 Oktober 2019.

Diketahui, kedua orang tersebut yakni, Camat Beber, Rita Susana Supriyanti dan Camat Astanajapura, Mahmud Ling Tajudin.

Kasubsi Intel Kantor Imigrasi Kelas 1 Cirebon, Teuku Adelian mengatakan, pihaknya sudah melakukan penarikan paspor yang bersangkutan, berdasarkan surat‎ perintah dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Larangan untuk bepergian ke luar negeri bagi mereka terhitung dari November 2018," kata Adelian saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).

‎Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Cirebon, Arfa Yudha Indriawan mengatakan, pihaknya sudah menahan paspor keduanya.

Baca: Marshanda Ungkap Kehidupan Sang Ayah di Pesantren

Baca: TERBONGKAR Prostitusi di Tasikmalaya, 5 Wanita Diciduk Ada Usia 16 Tahun, Ini Tarif & Hukumannya!

Baca: Menteri Kehakiman Jepang Mengundurkan Diri Gara-gara Sang Istri Terima Kentang dan Jagung

Keduanya menyerahkan langsung kepada kami sekitar bulan April lalu.

"Setelah menyerahkan paspor tersebut, kemudian masuk kedalam sistem cekal imigrasi, sehingga tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri," katanya.

Sunjaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut dibacakan langsung oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, pada Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (22/5/2019).

Vonis hakim lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama 7 tahun, hakim mengabulkan tuntutan jaksa yang meminta pencabutan hak tertentu pada Sunjaya.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Sunjaya terbukti menerima suap/gratifikasi dari ASN Pemkab Cirebon yang hendak promosi jabatan dengan memberikan uang mulai dari Rp 10 juta hingga 50 juta secara berulang dengan total Rp 1,7 miliar lebih.

Dalam pembelaanya, Sunjaya berdalih bahwa ia terpaksa menerima uang itu untuk operasional kordinasi para pimpinan daerah mulai dari kapolres, kepala Kejari, ketua DPRD dan unsur lainnya.

Hanya saja, dalam pertimbangannya, hakim mengenyampingkan alasan tersebut dan menganggapnya bukan alasan pembenar.

Selama menjabat, Sunjaya juga tidak melarang anak buahnya memberikan atau menerima gratifikasi.

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Dua Camat di Kabupaten Cirebon Dicekal ke Luar Negeri, Bupati Minta Keduanya Ikuti Aturan Hukum