Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG -  Laporan atau pengaduan terkait penelataran istri di Polda NTT oleh SSN sudahdaluarsa (lewat waktu atau verjaring).

Untuk itu, Polda NTT harus mengeluarkan SP2HP untuk menjelaskan posisi kasus atau menerbitkan SP3.

Hal ini disampaikan Sam Haning SH MH selaku Penasihat Hukum dari Simon Dima, saat menggelar jumpa pers dengan wartawan di Resto Palapa, Selasa (26/11/2019).

Simon Dima diadukan oleh SSN ke Polda NTT bahwa dirinya menelantarkan istri selama 22 tahun.

"Jadi perlu saya sampaikan bahwa kasus ini sudah 22 tahun, tapi baru dilaporkan. Sesuai laporan ibu SSN  sejak 1997 sampai saat ini dia ditelantarkan," kata Sam.

Terkait status tersangka, Sam mengatakan, sampai saat inipun Polda NTT belum mengeluarkan surat tersangka, bahkan pihaknya juga belum mendapat surat itu.

Baca: Anggota Paskibra Alor Pingsan Usai Terjatuh Saat Panjat Tiang Perbaiki Tali Pengerek Bendera

"Saya kira Polda bukan lembaga bodoh. Polda juga tahu kalau posisi kasus ini sudah daluarsa, sehingga secara hukum, kasus ini akan gugur demi hukum," katanya.

Didampingi Penasihat Hukum lainnya, Abdul Wahab, S.H dan Yupelita Dima, Sam menjelaskan, pihaknya menilai kasus atau laporan itu sudah daluarsa, karena sesuai Pasal 78 KUHP butir 2, jelas dikatakan bahwa kalau kasus yang ancamannya tiga tahun kebawah, maka daluarsanya 6 tahun. Dan jika kasus yang ancamannya tiga tahun ke atas maka masa daluarsanya 12 tahun.

"Karena itu, kasus ini secara hukum gugur,karena telah daluarsa. Apa yang saya sampaikan ini sesuai aturan hukum yang berlaku," katanya.

Dikatakan, pihaknya menilai karena laporan kasus itu daluarsa, maka diharapkan Polda NTT bisa menerbitkan SP3 atau SP2HP yang menjelaskan posisi kasua telah daluarsa.

"Menurut hemat kami, laporan ini merupakan kasus daluarsa, sehingga kami harapkan Polda NTT dapat mengeluarkan SP3 atau SP2HP bahwa kasus ini ditutup demi hukum," katanya.

Baca: Jual Pacar ke Jaringan Perdagangan Orang Seharga Rp 12 Juta, 2 Pria di Kupang Jadi Buronan Polda NTT

Dengan begitu, lanjut Sam, semua pihak tahu apabila kasus tersebut daluarsa, sehingga tidak ada lagi opini lain bahwa kliennya telah lakukan hal sebagaimana laporan SSN.

"Jika ingin menempuh jalur hukum lain, silakan tempuh jalur perdata, tapi karena bagi kami ini kasus ini sudah daluarsa," katanya.

Anggota DPRD Kota Kupang, Simon Dima mengatakan hubungan dia dengan istrinya sudah tidak normal lagi sejak tahun 1995.

"Jadi saat dia melaporkan saya ke kantor dan saya akhirnya dipecat. Pada tahun 1997 saya tinggalkan dia, kemudian saya pernah gugat cerai, namun mengingat anak-anak masih kecil sehingga saya anggap dia sebagai saudara," kata Simon.

Dikatakan, dalam perjalanannya waktu di tahun 1998 dirinya menikah dan semua anak-anak bersamanya bahkan ada yang sudah bekerja dan kuliah.

"Jadi kalau bilang saya telantarkan anak itu saya berdosa. Laporan terhadap saya ke polisi itu tiga hari sebelum saya dilantik sebagai DPRD Kota Kupang," katanya.

Baca: Tertangkap Bersama Istri Orang, Anggota Polda NTT Ditindak

Dikatakan, dalam laporan itu ada syarat  dirinya harus membiayai pelapor satu bulan Rp 500 juta membangun rumah dua lantai, kendaraan dan hartanya juga harus menjadi milik pelapor.

"Karena itu saya tidak mau dan saya hanya mau jamin anak -anak saya," katanya.

Dia juga membantah tinggal dengan pelapor selama 22 tahun.

"Saya tidak pernah tinggal bersama dengan dia, tapi sebagai manusia, saya tetap perhatikan sebagai saudara,karena dia sudah melahirkan anak-anak saya sehingga saya berikan bantuan berupa belikan tanah dan lainnya," ujarnya. 

Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Diduga Telantarkan Istri, Anggota DPRD Kota Kupang Dilaporkan ke Polda NTT, Ini Kata Sam Haning