Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gubernur Sutarmidji Salahkan Seluruh Anggota Dewan Mempawah! Sanksi Bakal Tak Gajian 6 Bulan

Sebanyak 35 anggota DPRD Mempawah masa jabatan 2019-2024 tak akan mendapat gaji selama enam bulan ke depan

Gubernur Sutarmidji Salahkan Seluruh Anggota Dewan Mempawah! Sanksi Bakal Tak Gajian 6 Bulan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ Anggi
Gubernur Sutarmidji Salahkan Seluruh Anggota Dewan Mempawah! Sanksi terhadap anggota DPRD Mempawah Bakal Tak Gajian 6 Bulan. 

Gubernur Sutarmidji Salahkan Seluruh Anggota Dewan Mempawah! Sanksi Bakal Tak Gajian 6 Bulan

MEMPAWAH - Sebanyak 35 anggota DPRD Mempawah masa jabatan 2019-2024 tak akan mendapat gaji selama enam bulan ke depan.

Hal ini sebagai bentuk sanksi keterlambatan pengesahan Raperda APBD 2020.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312 ayat 2 yang berbunyi:

"DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan."

Bupati Mempawah Erlina mengaku telah melaksanakan sesuai aturan.

Ia mengatakan, semua langkah-langkah yang tertuang dalam aturan telah dilaksanakan, walaupun pada akhirnya belum menemui titik temu antara legislatif dan eksekutif.

"Kita eksekutif sudah menyerahkan RAPBD 9 September 2019, maka sampai 29 November terhitung 60 hari. Ini kita sesuai aturan, langkah-langkah kita sesuai aturan," ujar Bupati.

Ia pun mengaku sebenarnya tidak ingin terjadi permasalahan tetapi pihaknya tetap harus mengikuti aturan.

Terkait pihaknya yang tidak mengikuti sidang paripurna yang digelar oleh DPRD, Bupati juga memiliki alasan tersendiri yang menurutnya tetap mengacu pada aturan.

"Karena kalau sesuai aturan maka DPRD harusnya sudah selesai 30 November, namun mereka membuat jadwal ulang. Dibuka 2 Desember hingga 30 Desember. Nah sesuai aturan pembahasan harus sudah selesai satu bulan sebelum tahun anggaran," tuturnya.

BACA SELENGKAPNYA >>>>>>

Editor: Sinatrya Tyas Puspita
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas