Kemenhub Kirim Kapal Patroli ke Natuna
Kementerian Perhubungan kembali mengirimkan Kapal Patroli KN Kalimasada-P.115 milik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai ke Natuna
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan kembali mengirimkan Kapal Patroli KN Kalimasada-P.115 milik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Sebelumnya, sejak Senin (5/1/2020) Kemenhub turut mengirimkan KN. Sarotama-P.112 untuk melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan di KRI Usman Harun 359.
Hal itu disampaikan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad dalam keterangan tertulis, Minggu (12/1/2020).
“Selanjutnya, kami juga telah memberangkatkan KN. Kalimasada-P.115 ke Perairan Natuna pada hari ini, Jumat (10/1) dari Dermaga Pangkalan PLP Tanjung Uban dengan tujuan Selat Lampa Natuna pada pukul 16.30 WIB," kata Ahmad.
Ahmad menjelaskan, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seluruh stakeholder maritim di Indonesia bekerja berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
“KPLP di bawah Kemenhub bekerja berdasarkan Undang-Undang, sama halnya dengan Polair, TNI Angkatan Laut, BMKG, Bakamla, ataupun KKP. Semua jelas pelaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang,” ujar Ahmad.
“Kami di tingkat pusat maupun stakeholder lain tetap bersinergi. Seperti kemarin di Natuna kami diundang oleh TNI Angkatan Laut mengadakan rapat koordinasi bersama, pada kesempatan lain kami juga melakukan patroli dan rapat bersama,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Ahmad mengungkapkan, bahwa KPLP memiliki lima Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) di Tanjung Uban, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Tual Ambon.
“5 Pangkalan PLP tersebut memiliki 39 kapal yang memang berpatroli khusus untuk melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi masuk ke Indonesia,” jelas Ahmad.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.