TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Camat Medan Timur Ody Batubara diduga mengabaikan putusan pengadilan terkait sengketa lahan tanah seluas 7.200 meter persegi di Jalan Krakatau, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

Padahal, Pengadilan Negeri (PN) Medan sekitar sebulan lalu sudah menyurati Camat Medan Timur untuk melaksanakan putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tersebut.

Ahli waris pemilik tanah almarhum Basri selaku penggugat mengklaim telah memenangkan gugatan melawan Pemerintah Kota Medan, mulai dari PN Medan tahun 1993, Pengadilan Tinggi (PT) Sumut tahun 1994, kasasi Mahkamah Agung (MA) tahun 1996, hingga Peninjauan Kembali (PK) MA tahun 1997.

Namun, hingga kini surat-surat yang menjadi hak ahli waris belum diserahkan ke mereka, anak-anak almarhum Basri selaku pemilik sah lahan tersebut dengan berbagai alasan.

Akibatnya, ahli waris tidak bisa mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Surat Keterangan Tidak Sengketa (SKTS) atas lahan tanah milik mereka itu.

“Ini namanya perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat (Pemkot Medan) telah mengangkangi putusan pengadilan,” ujar Ade Suferi (45), kuasa dari ahli waris, dalam katerangannya, Rabu (22/1/2020).

Ade mensinyalir, langkah Camat Medan Timur itu tidak berdiri sendiri.

“Ini melecehkan supremasi hukum. Padahal, di dalam KUHP, pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan dapat dipidana dengan hukuman penjara selama empat tahun,” jelasnya mengutip Pasal 372 dan Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Pasal 372 KUHP berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Ade mengaku tak akan tinggal diam. 

Ia akan mendalami oknum-oknum siapa lagi yang diduga terlibat.

Bila pihak tergugat dan Camat Medan Timur tetap tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, Ade mengancam akan membawa persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri.

Apalagi, katanya, tiga mantan Walikota Medan sebelumnya telah menjadi pesakitan KPK.